Konflik bersenjata yang terjadi antara India dan Pakistan menjadi perhatian serius Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani. Menyikapi situasi yang berkembang, Puan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam menjamin keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kedua negara tersebut.

"Keselamatan WNI di manapun mereka berada harus menjadi prioritas utama. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan," tegas Puan dalam keterangan resminya, Kamis (8/5/2025).

Ketua DPR RI menekankan pentingnya pemetaan secara komprehensif oleh pemerintah terkait potensi skenario terburuk yang mungkin terjadi akibat konflik ini. Puan ingin agar negara dapat memastikan kondisi WNI di kedua negara tetap aman dan terlindungi.

"Apabila berdasarkan hasil mitigasi, keadaan dianggap sudah sangat mendesak, maka proses evakuasi WNI dari kedua negara harus segera dilakukan," ujarnya.

"Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara Indonesia, di manapun mereka berada. Termasuk memastikan WNI dalam kondisi aman dari dampak setiap konflik yang terjadi," imbuhnya.

Meskipun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi dan Islamabad telah memberikan jaminan bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dalam konflik ini, Puan tetap meminta pemerintah untuk mempertimbangkan opsi evakuasi sebagai langkah antisipasi. Ia menekankan agar negara tidak terlambat dalam mengambil tindakan penyelamatan.

"Apalagi otoritas setempat sudah mengeluarkan imbauan evakuasi warga, dan terdapat warga negara kita yang berada di wilayah yang berpotensi terkena dampak serangan. Jangan sampai negara terlambat menyelamatkan warganya," tegasnya.

Lebih lanjut, Puan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI masing-masing untuk menyiagakan tenaga medis dan memastikan bahwa WNI yang dievakuasi berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Menurutnya, kesehatan WNI harus menjadi prioritas mengingat perjalanan evakuasi yang akan mereka tempuh relatif panjang.

"Kesehatan mereka harus diperhatikan dengan seksama, jangan sampai ada WNI yang mengalami masalah kesehatan selama proses evakuasi. Nyawa warga negara kita merupakan tanggung jawab negara. Kemenlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus dapat menjamin keselamatan WNI," tambahnya.

Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas konflik bersenjata antara India dan Pakistan, dua negara yang berbatasan langsung di kawasan Asia Selatan. Ia menilai bahwa konflik berkepanjangan di wilayah Kashmir menjadi salah satu titik rawan yang dapat memicu instabilitas di kawasan tersebut.

"Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, Indonesia berharap agar India dan Pakistan dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog yang bermartabat dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil," papar Puan.

Ketua DPR RI juga memandang bahwa konflik di Asia Selatan memiliki potensi untuk menimbulkan dampak global yang signifikan, mulai dari gangguan ekonomi, arus migrasi lintas negara, hingga peningkatan ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan memfasilitasi perundingan antara kedua negara yang berseteru.

"Kami mendesak masyarakat internasional, termasuk PBB, untuk memfasilitasi perundingan damai antara kedua negara," ungkap Puan.

"Tidak ada kemenangan sejati dalam perang yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi kemanusiaan. Kami berharap agar kedua negara segera menghentikan serangan dan aksi-aksi militer, sehingga tidak ada lagi korban tak bersalah yang berjatuhan," pungkasnya.

Ketegangan antara India dan Pakistan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kedua negara terlibat dalam saling serang yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Eskalasi ketegangan mencapai puncaknya ketika India menembakkan rudal ke wilayah Pakistan.