Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin sebagai isu krusial yang membelit ibu kota. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Mata Lokal Fest 2025 yang diselenggarakan di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Menurut Pramono, disparitas pendapatan yang mencolok menjadi akar permasalahan kompleks di Jakarta. Kondisi ini diperparah dengan dinamika populasi harian. Pada malam hari, Jakarta dihuni sekitar 10,8 juta jiwa. Namun, angka ini melonjak menjadi hampir 14 juta pada siang hari akibat arus komuter dari wilayah penyangga.

"Persoalan utama di Jakarta adalah gini ratio. Perbedaan kaya dan miskin di Jakarta adalah yang nomor satu," tegas Pramono. Gini ratio sendiri adalah ukuran ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai gini ratio, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi.

Guna mengatasi masalah ketimpangan ini, Pemerintahan Pramono telah mengimplementasikan sejumlah program prioritas. Salah satu fokus utama adalah pemberian bantuan di sektor pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diwujudkan melalui:

• Kartu Jakarta Pintar (KJP): Saat ini, sebanyak 707.622 siswa telah menerima KJP dan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan.
• Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU): Program ini memberikan dukungan bagi 15 mahasiswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang S1 sampai S3.

"Inilah yang menjadi program saya yang utama dan terutama di awal-awal pemerintahan saya. Sehingga dengan demikian secara sungguh-sungguh saya sekarang mencoba untuk menekan gini ratio," jelas Pramono.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menyelesaikan permasalahan administrasi yang menghambat akses pendidikan. Sebanyak 6.600 ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah kini berhasil diputihkan, sehingga para siswa pemilik ijazah tersebut dapat memperoleh hak-hak mereka.

Pramono mengakui bahwa masih ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan di Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa ibu kota memiliki keunggulan dibandingkan wilayah lain, terutama dalam hal anggaran. APBD Jakarta tahun 2025 mencapai Rp 91 triliun, yang memberikan kemampuan finansial yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

"Dibandingkan dengan daerah lain, yang lainnya hampir semuanya Jakarta itu nomor satu. APBD di Jakarta sekarang ini di tahun 2025 adalah Rp 91 triliun. Sehingga dengan demikian kemampuan Jakarta untuk membangun itu masih cukup kuat," pungkas Pramono.