Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik dan investor melalui implementasi transparansi anggaran yang lebih komprehensif. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah membuka akses terhadap dana off-balance sheet, sebuah inisiatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Balai Kota.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran ini merupakan kunci untuk mengoptimalkan alokasi anggaran daerah dalam mendukung program-program prioritas. Dalam acara Summit Mata Lokal Festival di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025), ia menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta.

"Keterbukaan ini akan membuat Jakarta lebih baik," tegas Pramono, seraya menyoroti pentingnya menjaga iklim kepercayaan publik dan investor melalui penyediaan informasi anggaran yang akurat dan mudah diakses.

Salah satu contoh konkret dari implementasi transparansi anggaran ini adalah pada proyek Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di Wisma Nusantara, Kuningan, dan Gatot Subroto. Gubernur Pramono memastikan bahwa dana yang diperoleh dari proyek KLB tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan Jakarta, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat dari kebijakan tersebut.

"Persoalan yang menyangkut KLB, SLF, yang selama ini menjadi sesuatu yang burem, sekarang menjadi terbuka," ungkapnya.

Selain transparansi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berfokus pada peningkatan efisiensi dan kepastian hukum dalam proses perizinan. Gubernur Pramono menekankan bahwa setiap pengajuan KLB akan memiliki kerangka waktu yang jelas, sehingga tidak ada lagi proses yang berlarut-larut tanpa kepastian.

"Saya meminta sejak saya memimpin, semuanya transparan dan memberikan kepastian kepada siapa pun yang akan mengurus KLB itu ada time frame-nya, kapan akan selesai," ujarnya.

Di samping transparansi anggaran, upaya menekan gini ratio atau ketimpangan sosial juga menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Pramono mengakui bahwa ketimpangan antara si kaya dan si miskin masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

"Perbedaan orang kaya miskin yang begitu dalam dan begitu tajam. Maka inilah yang menjadi program saya yang utama dan terutama di awal-awal pemerintahan saya," kata Pramono.

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 yang mencapai Rp 91,034 triliun setelah melalui proses efisiensi, Gubernur Pramono optimistis bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan yang lebih merata dan inklusif.

"Dengan demikian kemampuan Jakarta untuk membangun itu masih cukup kuat. Maka apa yang akan saya lakukan di awal pemerintahan saya adalah menjaga suasana dan iklim yang sudah baik," pungkasnya.

Komitmen terhadap transparansi, efisiensi, dan keadilan sosial ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga.