Wagub Rano Karno Prihatin Atas Tawuran Bermotif Konten di Jakarta Timur: Ekonomi dan Pengangguran Jadi Akar Masalah

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya aksi tawuran di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Fenomena ini, menurutnya, semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar aksi tersebut diduga dilatarbelakangi oleh pembuatan konten media sosial. Dalam kunjungannya ke lokasi, Rano Karno mendapatkan informasi langsung mengenai adanya kelompok yang sengaja memprovokasi dan merekam aksi tawuran untuk kemudian disebarluaskan di platform digital. Beliau menekankan betapa bahayanya tren ini, karena berpotensi ditiru oleh kelompok lain dan memicu eskalasi kekerasan yang lebih luas.

"Sangat mengkhawatirkan melihat tawuran yang dilakukan semata-mata untuk konten. Ini bukan sekadar aksi kekerasan biasa, tetapi juga sebuah tindakan yang mempertontonkan kekerasan secara sengaja. Potensi peniruannya sangat tinggi, dan ini yang harus kita antisipasi," ungkap Rano Karno kepada awak media di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

Namun, akar permasalahan tawuran di Cipinang bukan hanya sebatas pembuatan konten. Rano Karno menjelaskan, berdasarkan dialognya dengan berbagai pihak, faktor ekonomi dan sosial menjadi penyebab utama. Tingginya angka pengangguran dan banyaknya anak putus sekolah menciptakan kondisi yang rawan konflik. Ketidakberdayaan ekonomi memicu frustrasi, yang kemudian berujung pada aksi kekerasan seperti tawuran.

"Dari hasil dialog yang kami lakukan, terlihat jelas bahwa masalah ekonomi menjadi pemicu utama. Banyaknya pemuda pengangguran dan putus sekolah menciptakan lingkungan yang subur bagi konflik sosial. Tawuran menjadi salah satu manifestasi dari frustrasi dan rasa putus asa," jelas Rano Karno.

Sebagai upaya penanggulangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar menciptakan lapangan kerja baru. Targetnya adalah menciptakan 500.000 lapangan kerja baru dalam waktu dekat. Salah satu program unggulan adalah perluasan program PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) dengan persyaratan yang lebih mudah. Ke depan, calon petugas PPSU tidak lagi diwajibkan memiliki ijazah SMP, cukup dengan kemampuan membaca dan menulis.

• Program Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah tawuran:
  • Penciptaan 500.000 lapangan kerja baru.
  • Pelonggaran persyaratan menjadi petugas PPSU (cukup bisa baca tulis).
  • Dialog dan pendekatan dengan kelompok yang terlibat tawuran.

"Program PPSU ini akan kita perluas. Kita tak perlu lagi mensyaratkan ijazah SMP. Yang penting mereka bisa membaca dan menulis. Ini adalah pekerjaan yang terhormat dengan gaji UMR, dan bukan pekerjaan kelas rendah," tegas Rano Karno.

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meredam potensi konflik sosial di wilayah rawan tawuran seperti Cipinang. Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa penanganan masalah tawuran tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Rano Karno berharap langkah-langkah ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan tawuran di Jakarta dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh warga.