Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menanggapi berbagai kritikan yang dilontarkan oleh pengamat hak asasi manusia dan ahli perkembangan anak terkait pendekatannya terhadap isu-isu sosial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak di wilayahnya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Dedi menyampaikan pandangannya terkait penanganan anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah berupaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti perumahan, jalan, dan fasilitas pendidikan. Namun, Dedi menekankan adanya batasan intervensi negara, terutama dalam ranah privasi keluarga. Ia mencontohkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses listrik dan memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni, namun menyadari bahwa kenyamanan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab keluarga.

Gubernur Dedi menyoroti pentingnya program Keluarga Berencana (KB) dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Menurutnya, jumlah anak yang terlalu banyak dalam satu rumah dengan keterbatasan ruang dapat mengurangi privasi dan kenyamanan anak. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa partisipasi dalam program KB bersifat sukarela dan tidak ada paksaan.

Selain itu, Dedi juga menyoroti perilaku anak-anak di ruang publik, khususnya penggunaan sepeda motor dengan knalpot bising (brong) yang dianggapnya menciptakan budaya jalanan yang tidak sehat. Ia berpendapat bahwa tindakan melarang anak di bawah umur mengendarai motor dan menggunakan knalpot brong bertujuan untuk melindungi mereka dari perilaku arogan dan potensi bahaya di jalan.

Dalam konteks pendidikan, Dedi menekankan pentingnya sekolah sebagai tempat pembentukan karakter, bukan sebagai wadah untuk memelihara fanatisme berlebihan. Ia mengamati adanya kecenderungan siswa untuk membentuk kelompok fanatik terhadap sekolahnya dan bersikap konfrontatif terhadap pihak lain. Pemerintah daerah sedang berupaya membenahi masalah ini secara bertahap.

Menanggapi kritik yang menuntut pemerintah menciptakan rumah tangga yang nyaman bagi anak, Dedi menganggapnya tidak realistis. Ia menyatakan bahwa mengatasi konflik internal keluarga bukanlah tugas pemerintah, mengingat jumlah rumah tangga yang sangat banyak. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah provinsi menggandeng TNI dalam program pendidikan disiplin di sekolah. Dedi menepis anggapan bahwa pelibatan TNI merupakan pelanggaran HAM, dengan memberikan contoh keterlibatan TNI dalam pelatihan Paskibraka, guru di Papua, dan kegiatan Pramuka.

Di akhir pernyataannya, Dedi mengajak semua pihak untuk fokus pada tindakan nyata daripada terjebak dalam perdebatan tanpa akhir. Ia menekankan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan kesadaran kolektif dan kerja sama dari semua pihak. Dedi menyerukan pembagian tugas dalam menyadarkan siswa dan mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi anak-anak, karena menurutnya, kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui kesadaran, bukan pertentangan.

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi:

• Peran Pemerintah Daerah: Meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas dasar.
• Program Keluarga Berencana (KB): Menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dengan mengatur jumlah anak.
• Tertib di Ruang Publik: Melarang penggunaan sepeda motor dengan knalpot bising (brong) oleh anak di bawah umur untuk mencegah perilaku arogan dan bahaya di jalan.
• Pendidikan Karakter: Membentuk karakter siswa di sekolah dan mencegah fanatisme berlebihan.
• Keterlibatan TNI: Menggandeng TNI dalam program pendidikan disiplin di sekolah.
• Kesadaran Kolektif: Membangun bangsa melalui kesadaran, kerja sama, dan tindakan nyata dari semua pihak.