Kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Jakarta sebagai upaya mengatasi kemacetan, justru menuai kritik dan pertanyaan mengenai efektivitasnya. Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai bahwa kebijakan ini hanyalah solusi jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan kemacetan di ibu kota.

Praktiknya, pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap sesuai tanggal, tidak serta merta mengurangi kepadatan lalu lintas. Bahkan, Rio mengungkapkan adanya fenomena di mana masyarakat, khususnya yang memiliki kemampuan finansial, justru membeli kendaraan baru untuk menghindari pembatasan ganjil genap. Hal ini menimbulkan kontradiksi, dimana niat awal mengurangi jumlah kendaraan, malah berujung pada peningkatan populasi kendaraan di Jakarta.

Rio menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan solusi jangka panjang yang komprehensif untuk mengatasi kemacetan. Wacana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) sempat mencuat sebagai salah satu opsi, namun belum ada kejelasan mengenai implementasinya.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi sorotan:

• Inefektivitas Ganjil Genap: Kebijakan ini dinilai tidak efektif dalam mengurangi kemacetan secara signifikan.
• Pembelian Kendaraan Baru: Ganjil genap justru mendorong sebagian masyarakat untuk membeli kendaraan baru.
• Solusi Jangka Panjang: Pemprov DKI Jakarta didesak untuk mencari solusi jangka panjang yang lebih efektif.
• Wacana ERP: Rencana penerapan jalan berbayar masih belum jelas kelanjutannya.
• Perda Pengendalian Lalu Lintas: Draf Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diharapkan dapat menjadi solusi. Tujuan dari Perda tersebut adalah:
  • Lalu lintas lebih terkendali dengan pembatasan kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik.
  • Lalu lintas jalan bisa lebih lancar.
  • Mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.
  • Mewujudkan transportasi yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan.
  • Transfer progresif beban, manfaat dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum, serta sarana prasarana perkotaan.

Rio menekankan perlunya rancangan kebijakan menyeluruh yang dapat menjadi panduan jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat terhadap masalah kemacetan di Jakarta. Masyarakat menanti solusi yang benar-benar efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah klasik ini.