Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Padat Karya Tunai (PKT). Untuk Tahun Anggaran (TA) 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk menjalankan program ini, dengan target ambisius menyerap sekitar 138.000 tenaga kerja di berbagai pelosok Indonesia.

Program PKT ini dirancang sebagai strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Melalui program ini, masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam pembangunan infrastruktur berskala kecil, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan harian mereka.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa Program Padat Karya merupakan instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk mencapai target PU 608, yaitu Efisiensi Investasi (ICOR kurang dari 6), Pengentasan Kemiskinan (menuju 0 persen), dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (8 persen per tahun).

Pada tahun 2025, Program Padat Karya akan disalurkan melalui berbagai unit teknis di lingkungan Kementerian PUPR, meliputi:

• Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI): Program ini akan dilaksanakan di 8.000 lokasi, dengan fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk mendukung sektor pertanian dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan.
• Infrastruktur Permukiman (Direktorat Jenderal Cipta Karya): Program ini meliputi:
  • Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 299 lokasi.
  • Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 463 lokasi.
  • Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 301 lokasi.
• Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R): Program ini akan dilaksanakan di 53 lokasi.
• Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE): Program ini akan menjangkau 10 lokasi.

Program Padat Karya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendekatan multisektor. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur, diharapkan program ini dapat membuka akses pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan infrastruktur sosial ekonomi wilayah.