Kebijakan cuti bersama telah menjadi bagian integral dari kalender nasional Indonesia, melengkapi hari libur nasional yang telah lama ada. Cuti bersama memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan hari besar keagamaan dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah dan evolusi kebijakan cuti bersama ini di Indonesia? Mari kita telusuri perjalanan panjangnya.

Sejarah Hari Libur Nasional: Fondasi Kebijakan

Sejarah hari libur nasional di Indonesia bermula sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 1946, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um Tahun 1946 tentang Aturan Hari Raya. Regulasi ini, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Menteri Agama H. Rasjidi di Yogyakarta, menjadi landasan awal bagi penetapan hari-hari libur resmi di Indonesia. Dalam aturan tersebut, hari raya diklasifikasikan menjadi empat kategori utama:

• Hari Raya Umum
• Hari Raya Islam
• Hari Raya Kristen
• Hari Raya Tionghoa

Seiring berjalannya waktu, kebijakan mengenai hari libur nasional terus disempurnakan melalui berbagai peraturan. Beberapa peraturan penting yang pernah diterbitkan antara lain:

• Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 1953 tentang Hari-Hari Libur
• Keppres Nomor 251 Tahun 1967, yang memperjelas ketentuan hari libur
• Keppres Nomor 148 Tahun 1968, sebagai penyempurnaan dari aturan sebelumnya
• Keppres Nomor 8 Tahun 2024, yang menjadi dasar terbaru penetapan hari libur nasional hingga saat ini.

Namun, perlu dicatat bahwa semua regulasi di atas belum mencakup ketentuan mengenai cuti bersama. Cuti bersama merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hari libur di Indonesia.

Lahirnya Kebijakan Cuti Bersama

Kebijakan cuti bersama baru secara resmi diperkenalkan pada tahun 2002 dan mulai berlaku pada tahun 2002 dan 2003. Hal ini menandai tonggak penting dalam sejarah kebijakan libur di Indonesia. Penetapan cuti bersama ini diatur melalui Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. SKB tersebut adalah:

• Nomor 461 Tahun 2002 (Menteri Agama)
• Nomor KEP.216/MEN/2002 (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
• Nomor 01/SKB/M.PAN/XI/2002 (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara)

SKB ini mengatur tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2002 dan 2003.

Rincian cuti bersama pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:

• Idulfitri 1423 Hijriah: 5, 9, dan 10 Desember 2002
• Hari Raya Natal: 26 Desember 2002

Sementara itu, cuti bersama tahun 2003 ditetapkan sebagai berikut:

• Idulfitri 1424 Hijriah: 24, 27, dan 28 November 2003
• Hari Raya Natal: 26 Desember 2003

Sejak saat itu, daftar hari libur nasional dan cuti bersama terus diperbarui secara berkala melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kalender keagamaan dan efisiensi pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan cuti bersama terus berkembang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia.