KPK Imbau Kapolda Kalsel Segera Laporkan LHKPN Pasca Kontroversi Gaya Hidup Mewah Anaknya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi bahwa Irjen Pol. Rosyan Yudha Hermawa, Kapolda Kalimantan Selatan, belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga antirasuah tersebut. Konfirmasi ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi pertanyaan mengenai ketidakhadiran nama Irjen Pol. Rosyan dalam situs web e-LHKPN KPK. "Berdasarkan data yang kami miliki, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya," tegas Budi dalam pernyataan resminya pada Senin, 3 Februari 2025.

KPK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan LHKPN bagi seluruh penyelenggara negara. Lembaga ini menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Lebih lanjut, KPK menyatakan kesiapannya untuk memberikan asistensi kepada Irjen Pol. Rosyan jika terdapat kendala dalam proses pelaporan. "Setiap LHKPN yang disampaikan akan melalui analisis administratif sebelum dipublikasikan, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat," tambah Budi, menekankan komitmen KPK terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Imbauan ini muncul menyusul viralnya foto-foto perayaan ulang tahun putra Irjen Pol. Rosyan yang menampilkan gaya hidup mewah. Unggahan di media sosial milik sang putra, Ghazyendha, memperlihatkan sejumlah aktivitas yang menimbulkan kontroversi di publik. Ghazyendha terlihat menggunakan jet pribadi, mengenakan barang-barang branded mewah, dan melakukan transaksi belanja dengan total nilai lebih dari satu miliar rupiah. Kemewahan ini telah memicu kritik dan pertanyaan publik terkait sumber kekayaan yang dimiliki.

Ketidakpatuhan terhadap aturan pelaporan LHKPN, di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup mewah keluarganya, menjadi perhatian serius. KPK berharap agar Irjen Pol. Rosyan segera melengkapi kewajibannya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Kejelasan terkait harta kekayaan penyelenggara negara merupakan bagian penting dalam upaya membangun kepercayaan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

KPK menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan semua penyelenggara negara patuh pada aturan pelaporan LHKPN. Lembaga ini siap memberikan dukungan dan bantuan teknis bagi mereka yang membutuhkan, guna memastikan proses pelaporan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi di Indonesia.

Proses pelaporan LHKPN yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparatur negara. KPK akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, serta memastikan setiap pelanggaran akan ditangani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Kapolda Kalsel belum melaporkan LHKPN.
• KPK telah mengkonfirmasi hal tersebut.
• Gaya hidup mewah putra Kapolda Kalsel memicu kontroversi.
• KPK memberikan imbauan dan menawarkan bantuan.
• LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi.
• Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus KPK.