Fenomena judi online di Indonesia telah mencapai titik mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Data terbaru mengungkap bahwa Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua wilayah dengan tingkat keterlibatan judi online tertinggi pada kelompok usia 10 hingga 20 tahun. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait masa depan generasi muda dan menuntut tindakan komprehensif dari berbagai pihak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat angka yang mencengangkan terkait keterlibatan anak-anak dalam aktivitas judi online. Di Jawa Barat, sekitar 41.000 anak terdeteksi melakukan transaksi judi online dengan total nilai mencapai Rp 49,8 miliar. Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kasus judi online anak tertinggi secara nasional.

Di tingkat kota, Jakarta Barat mencatatkan jumlah pemain judi online anak terbanyak, dengan 4.300 anak terlibat dan total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 9 miliar. Kecamatan Cengkareng di Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah pemain terbanyak, sementara Karawaci di Tangerang mencatatkan nilai transaksi tertinggi, mendekati Rp 5 miliar. Secara nasional, PPATK menemukan 197.954 anak berusia 11-19 tahun terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp 293,4 miliar.

Menanggapi temuan ini, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menekankan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam memberikan edukasi sejak dini mengenai bahaya judi online. Ia juga mengingatkan bahwa judi online seringkali menjerat anak-anak ke dalam lingkaran pinjaman online ilegal, yang memperburuk dampak sosial dan ekonomi. Bey menyerukan agar anak-anak diberikan pemahaman yang kuat tentang risiko judi online, dengan peran keluarga dan guru menjadi kunci pencegahan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti temuan ini secara serius. Ia menekankan perlindungan anak, termasuk pemulihan psikologis bagi mereka yang telah menjadi korban judi online. Ai Maryati Solihah juga menambahkan bahwa penindakan hukum terhadap penyelenggara judi online sangat penting, namun pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban juga harus diperhatikan.

Pemerintah pusat terus berupaya memberantas judi online melalui pemblokiran situs-situs yang teridentifikasi dan peningkatan literasi digital di masyarakat. Namun, perlindungan terhadap anak dan remaja memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan. Pencegahan dan penanganan judi online pada anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini:

• Edukasi: Meningkatkan kesadaran anak-anak, orang tua, dan guru tentang bahaya judi online.
• Pengawasan: Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di dunia maya.
• Pemblokiran: Memblokir situs-situs judi online yang mudah diakses oleh anak-anak.
• Penegakan Hukum: Menindak tegas pelaku penyelenggara judi online.
• Pemulihan: Memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi anak-anak yang telah menjadi korban judi online.

Dengan tindakan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan kita dapat melindungi generasi muda dari bahaya judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi perkembangan mereka.