Instruksi penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi yang menyasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non-Terbuka (Tbk) dikonfirmasi oleh Direktur Utama Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan P. Roeslani.

Penundaan ini, menurut Rosan, merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pengisian jabatan di tubuh BUMN diisi oleh individu-individu berkompeten dan berintegritas tinggi. Pemerintah berkeinginan menerapkan sistem meritokrasi, yang mengedepankan kemampuan dan kinerja sebagai dasar utama pemilihan, bukan hanya sekadar koneksi atau pertimbangan politis. Hal ini diungkapkan Rosan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 9 Mei 2025.

Rosan mencontohkan proses seleksi tim Danantara sebagai contoh penerapan meritokrasi. Ia menekankan bahwa tim yang terpilih terdiri dari para ahli terbaik di bidangnya masing-masing. Lebih lanjut, Rosan menyampaikan arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menempatkan individu-individu yang memiliki rasa cinta terhadap Tanah Air dalam jajaran kepemimpinan BUMN. Cinta Tanah Air, menurut Prabowo, akan menjadi benteng yang kuat untuk mencegah tindakan-tindakan negatif seperti korupsi.

Danantara, sebagai pemegang saham BUMN, memiliki kepentingan untuk memastikan operasional perusahaan-perusahaan pelat merah berjalan dengan baik dan benar. Penundaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah (value creation) bagi Danantara, sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rosan menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan upaya intervensi, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan pembinaan Danantara sebagai pemegang saham. Penundaan RUPS dan aksi korporasi diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan memastikan bahwa BUMN dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan memiliki komitmen terhadap kepentingan negara.