Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah menindaklanjuti dugaan pencemaran Sungai Kaligung yang disebabkan oleh limbah industri dari PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (Dunia Tex). Temuan ini didasarkan pada hasil uji kualitas air yang menunjukkan indikasi pelanggaran baku mutu.

Sebagai respons awal, DLH Kabupaten Semarang telah melayangkan surat peringatan bernomor 660.1/403/2024 pada 20 Februari 2024. Surat tersebut berisi sanksi administratif yang mewajibkan PT Dunia Tex untuk menyusun ulang dokumen lingkungan perusahaan.

Menurut Pejabat Pengawas Lingkungan DLH Kabupaten Semarang, Widyani Sumarsono, dugaan pencemaran ini disinyalir akibat adanya ekspansi lahan dan peningkatan kapasitas produksi di pabrik tersebut. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk memperbarui dokumen lingkungan mereka. Namun, aduan terkait pencemaran air sungai terus berdatangan, mendorong DLH untuk bertindak lebih lanjut.

DLH juga telah mengeluarkan surat perpanjangan sanksi sebagai tanggapan atas permohonan dari pihak manajemen pabrik. Surat tertanggal 19 September 2024 tersebut memberikan waktu 90 hari kerja kepada perusahaan untuk memperbaiki instalasi pengolahan limbah (IPAL) mereka.

Plt Kepala DLH Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo, turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi air sungai. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika terbukti terjadi pencemaran. "Hingga saat ini, petugas DLH masih menemukan indikasi limbah pabrik mencemari sungai. Kami akan melakukan penutupan outlet IPAL PT Dunia Tex sampai perbaikan dilakukan dan hasil uji mutu air limbah memenuhi standar," tegasnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, juga menekankan pentingnya penegakan hukum jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa air limbah melampaui ambang batas dan mencemari lingkungan. "Pastikan sumber air limbah dari mana. Lakukan uji laboratorium, dan jika terbukti mencemari, ambil tindakan tegas," ujarnya.

Upaya konfirmasi kepada pihak manajemen PT Dunia Tex Setia Sandang Asli Tekstil belum berhasil dilakukan. Petugas HRD yang dihubungi melalui kontak yang diberikan oleh DLH menolak memberikan komentar, baik melalui telepon maupun pesan singkat.