Gubernur Pramono Jelaskan Penggunaan Helikopter Tinjau Banjir Jakarta dan Bantuan untuk Bekasi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan klarifikasi terkait penggunaan helikopter dalam peninjauan dampak banjir di Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. Peninjauan udara yang dilakukan bersama Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri, dipimpin Irjen Mohammad Yassin Kosasih, menimbulkan protes dari sebagian warga. Pramono menjelaskan bahwa metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran komprehensif dan akurat mengenai situasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Setelah peninjauan udara, Gubernur Pramono menyatakan bahwa kondisi Jakarta secara umum telah kembali normal. Ia mencatat penurunan signifikan ketinggian air di Manggarai, dari 850 cm menjadi 600 cm. "Berdasarkan pantauan dari udara," ujar Pramono di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, "kehidupan masyarakat Jakarta sudah mulai pulih." Namun, ia menekankan perlunya tindakan cepat dan terukur untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Prioritas utama adalah percepatan pembebasan lahan di sekitar sungai Ciliwung untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi risiko banjir. Kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN akan segera dilakukan untuk mempercepat proses pembebasan lahan tersebut. Pramono menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk segera menindaklanjuti hal ini.

Meskipun kondisi Jakarta membaik, Pramono menyoroti kondisi yang masih mengkhawatirkan di wilayah Babelan, Bekasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih terendam banjir signifikan. Sebagai bentuk respon cepat, Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan bantuan berupa personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye untuk membantu warga terdampak membersihkan sisa-sisa banjir. "Babelan masih menghadapi masalah banjir yang serius. Karena itu, sejak kemarin kami telah memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Bekasi," ungkap Pramono. Selain PPSU, Pemprov DKI juga mengirimkan bantuan berupa mobil pemadam kebakaran, toilet darurat, dan truk pengangkut sampah untuk mendukung upaya pembersihan dan pemulihan pasca-banjir.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan alasan penggunaan helikopter dalam peninjauan banjir. Ia mengakui adanya protes dari masyarakat terkait hal tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemantauan udara memungkinkan identifikasi titik-titik rawan penyumbatan aliran air dan daerah yang masih terendam banjir secara lebih efektif dan menyeluruh. "Meskipun ada protes," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025, "helikopter memungkinkan kami untuk melihat dengan detail lokasi-lokasi yang berpotensi menyebabkan penyumbatan atau masih tergenang air, termasuk di Bekasi." Pramono menyatakan bahwa beberapa wilayah di Bekasi masih terendam karena minimnya pompa air untuk mengendalikan genangan. Situasi ini, menurutnya, membutuhkan penanganan serius dan segera.

Pramono menekankan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus memantau dan memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang terdampak banjir, baik di Jakarta maupun di wilayah sekitarnya. Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antar instansi pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi banjir di masa mendatang.