Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap wacana penerapan program "barak militer" sebagai solusi penanganan siswa bermasalah dalam skala nasional. Penolakan ini didasari kekhawatiran akan dampak negatif terhadap kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia. Dalam pernyataan resminya, JPPI menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pertama, JPPI mendesak pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa program semacam ini justru akan merusak fondasi pendidikan yang telah dibangun dengan susah payah. Menurutnya, pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pengembangan karakter siswa lebih efektif dalam mengatasi masalah perilaku.

Kedua, JPPI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek. Mereka menilai bahwa jika kebijakan barak militer tetap diterapkan, hal itu menjadi bukti kegagalan kementerian dalam menjalankan misinya di dunia pendidikan. JPPI berpendapat bahwa Kemendikbudristek seharusnya fokus pada peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan fasilitas pendidikan yang memadai, bukan mencari solusi instan yang berpotensi kontraproduktif.

Ketiga, JPPI juga menyoroti wacana tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kegagalan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjalankan mandatnya. Mereka berpendapat bahwa Kemendikdasmen seharusnya lebih fokus pada upaya pencegahan masalah perilaku siswa melalui program bimbingan konseling yang efektif, pelatihan karakter, dan kerjasama dengan orang tua.

Keempat, JPPI berharap pemerintah tidak menggadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan berbau militer. Mereka khawatir bahwa program barak militer akan menciptakan lingkungan belajar yang represif dan tidak kondusif bagi perkembangan kreativitas dan potensi siswa.

JPPI mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan, untuk bersatu menolak kebijakan barak militer dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa. Mereka menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap anak Indonesia, dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya dengan cara yang tepat dan efektif.

Sebelumnya, wacana penerapan program serupa sempat mencuat terkait implementasi pendidikan yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kala itu, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, menyampaikan bahwa apabila implementasi tersebut berhasil, maka Menteri Dikdasmen diminta untuk mengeluarkan peraturan agar dapat dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta.