Pemerintah tengah berupaya memperketat pengawasan terhadap penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram. Langkah ini diambil untuk memastikan subsidi yang dialokasikan tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji secara mendalam opsi pembentukan sebuah badan pengawas khusus. Badan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg, mengingat kompleksitas dan cakupan penyalurannya yang luas.

"Ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan. Pertama, pembentukan badan ad-hoc yang bersifat sementara, atau pembentukan badan permanen," ujar Bahlil di Jakarta.

Menurut Bahlil, pembentukan badan pengawas khusus ini mendesak karena selama ini pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kg dinilai kurang memadai jika dibandingkan dengan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pengawasan BBM dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sementara pengawasan LPG 3 kg hanya diemban oleh pejabat setingkat eselon II di Kementerian ESDM dengan sumber daya manusia yang terbatas.

"Tidak adil jika penyaluran BBM dengan subsidi ratusan triliun diawasi oleh BPH Migas, sementara penyaluran LPG 3 kg yang subsidinya juga mencapai puluhan triliun hanya diawasi oleh pejabat eselon II dengan anggota yang sangat sedikit," tegas Bahlil.

Bahlil menekankan, meskipun regulasi terkait penyaluran LPG 3 kg sudah dirancang dengan baik, efektivitasnya akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Pengalaman sebelumnya, dimana terjadi kelangkaan LPG 3 kg, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk tidak menyepelekan aspek pengawasan.

"Regulasinya bisa saja benar, tapi kalau pengawasannya lemah, pasti akan ada celah untuk penyimpangan. Kami sudah belajar dari pengalaman pahit sebelumnya. Saya tidak ingin kecolongan lagi. Siapapun yang masih bermain-main dengan penyaluran LPG 3 kg, saya tidak akan tinggal diam," tandasnya.

Saat ini, usulan pembentukan badan pengawas khusus tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Peraturan Presiden (Perpres) dan masih dikaji oleh tim terkait. Pemerintah berharap, dengan adanya badan pengawas yang lebih kuat dan fokus, penyaluran LPG 3 kg dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan terhindar dari praktik-praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi fokus utama dalam upaya penataan dan pengawasan penyaluran LPG 3 kg:

• Pembentukan Badan Pengawas Khusus: Pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan ad-hoc atau permanen untuk mengawasi penyaluran LPG 3 kg.
• Penguatan Pengawasan: Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah penyimpangan dan memastikan subsidi tepat sasaran.
• Regulasi yang Efektif: Pemerintah terus memfinalisasi regulasi terkait penyaluran LPG 3 kg.
• Tindak Tegas: Pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penyaluran LPG 3 kg.
• Pembelajaran dari Pengalaman: Pengalaman kelangkaan LPG 3 kg menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan pengawasan.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem penyaluran LPG 3 kg yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.