Partai Golkar memberikan tanggapan atas kritikan yang dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terkait dengan fenomena perubahan kebijakan yang kerap terjadi seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, perbedaan kebijakan antar pemimpin adalah hal yang wajar, mengingat setiap presiden memiliki prioritas pembangunan yang berbeda.

Sarmuji menjelaskan bahwa meskipun setiap presiden memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga arah kebijakan agar tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.

"Setiap presiden memang punya prioritas masing-masing. Wajar bila kebijakannya juga berganti," ujar Sarmuji, menanggapi pernyataan Megawati terkait perubahan kebijakan yang terjadi setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

Sarmuji juga menyoroti perlunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun secara komprehensif. RPJM ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi setiap presiden dalam menentukan kebijakan, sehingga perubahan kebijakan tetap berada dalam koridor yang telah disepakati bersama.

"Yang dulu dinamakan GBHN. Sekarang berupa RPJM. Ini yang harus disusun secara serius yang memandu setiap presiden dalam menentukan kebijakannya sehingga perubahan kebijakan presiden tetap dalam koridor yang sudah disepakati," ucapnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik terhadap kondisi Indonesia yang dinilai sering melakukan perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Ia menilai bahwa perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat menghambat pembangunan dan membuat arah negara menjadi tidak jelas.

Megawati mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster. Menurutnya, dengan perencanaan yang matang dan konsisten, pembangunan dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pemimpin.

Megawati juga mengkritik tindakan mengganti aturan yang sudah berjalan saat terjadi pergantian menteri atau presiden. Menurutnya, program yang sudah direncanakan dan sedang berjalan sebaiknya tetap dilanjutkan, bukan langsung diganti dengan kebijakan baru. Ia merasa sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.

Berikut adalah poin-poin penting yang diangkat dalam pernyataan Megawati:

• Kritik terhadap perubahan kebijakan yang terlalu sering terjadi setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
• Penilaian bahwa perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat menghambat pembangunan.
• Harapan agar program yang sudah direncanakan dan sedang berjalan tetap dilanjutkan meskipun terjadi pergantian pemimpin.
• Contoh perencanaan jangka panjang di Bali sebagai model yang baik untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Sementara itu, Partai Golkar, melalui Sarmuji, berpendapat bahwa perbedaan kebijakan antar pemimpin adalah hal yang wajar karena setiap presiden memiliki prioritas yang berbeda. Namun, ia juga menekankan pentingnya RPJM sebagai panduan dalam menentukan kebijakan agar perubahan kebijakan tetap berada dalam koridor yang disepakati.