Pemerintah Provinsi Bali mengambil sikap tegas terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang disinyalir melakukan praktik premanisme di wilayahnya. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa tindakan premanisme mencoreng citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Dalam pernyataannya, Koster menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk premanisme di Pulau Dewata. Langkah ini diambil menyusul indikasi kemunculan kelompok yang mengatasnamakan ormas dan diduga terlibat dalam aktivitas yang meresahkan masyarakat.

Koster mengungkapkan rencananya untuk mendeklarasikan perang terhadap premanisme bersama dengan Kapolda Bali, Pangdam IX Udayana, dan Kajati Bali. Deklarasi ini dijadwalkan pada 12 Mei, sebagai momentum untuk menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban Bali.

"Kami akan menyampaikan sikap terhadap ormas-ormas yang berkedok, namun melakukan praktik melanggar hukum. Ini tidak boleh terjadi di Bali," tegas Koster saat acara peresmian di Puspem Badung.

Menurut Koster, masyarakat Bali telah hidup dalam tatanan sosial yang baik dan membutuhkan ketertiban yang berlandaskan budaya. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak membutuhkan praktik premanisme, melainkan cara-cara yang berbudaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Untuk memperkuat keamanan di Bali, Koster akan meningkatkan peran pecalang dan sistem pengamanan lingkungan berbasis adat (sipandu beradat). Penguatan fungsi desa adat juga menjadi fokus utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Koster juga menyoroti pentingnya menjaga nama baik Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Ia mengingatkan bahwa praktik premanisme dapat merusak citra Bali dan merugikan sektor pariwisata.

"Kita tercoreng jika ada praktik premanisme di Bali. Ini adalah wajah buruk Bali. Kita malu sebagai destinasi wisata dunia," ujarnya.

Koster juga berpesan kepada Bupati Badung untuk menjaga keamanan wilayahnya. Ia menilai Badung sebagai wajah pariwisata Indonesia dan meminta semua pihak untuk menjaga kondusivitas, kenyamanan, dan keamanan daerah tersebut.

Upaya pemberantasan premanisme ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban Bali, serta mempertahankan citranya sebagai destinasi pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan.