Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan pengalihan pengelolaan aset-aset strategis negara, yaitu Gelora Bung Karno (GBK) dan kawasan Kemayoran, kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi potensi bisnis dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi negara.

Selama ini, pengelolaan GBK dan Kemayoran berada di bawah kendali Kementerian Sekretariat Negara melalui skema Badan Layanan Umum (BLU). Meskipun pengelolaan saat ini dinilai berjalan dengan baik, pemerintah melihat adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset-aset tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa evaluasi internal menunjukkan adanya potensi yang belum sepenuhnya tergali dalam kerja sama bisnis terkait GBK dan Kemayoran.

"Evaluasi mendalam yang dilakukan oleh tim audit internal BBKP menunjukkan bahwa hasil yang dicapai belum optimal," ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat (9/5/2025). Pemerintah berharap, dengan menyerahkan pengelolaan kepada Danantara yang memiliki spesialisasi di bidang investasi dan pengelolaan aset, potensi bisnis GBK dan Kemayoran dapat dioptimalkan secara signifikan.

Danantara diharapkan dapat menerapkan strategi bisnis yang lebih inovatif dan profesional, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara dari pengelolaan aset-aset tersebut. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara dan meningkatkan kontribusi sektor investasi terhadap perekonomian nasional.

Saat ini, pemerintah masih dalam tahap koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas mekanisme pengalihan aset dari BLU ke Danantara. Proses ini akan dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa kepentingan negara tetap terlindungi dan tujuan optimalisasi keuntungan dapat tercapai.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait potensi pengalihan pengelolaan aset GBK dan Kemayoran:

• Tujuan Utama: Optimalisasi potensi bisnis dan peningkatan keuntungan bagi negara.
• Alasan Pengalihan: Evaluasi internal menunjukkan potensi yang belum tergali dalam kerja sama bisnis.
• Peran Danantara: Diharapkan dapat menerapkan strategi bisnis yang lebih inovatif dan profesional.
• Proses Saat Ini: Pemerintah masih dalam tahap koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
• Fokus Pemerintah: Memastikan kepentingan negara tetap terlindungi dan tujuan optimalisasi tercapai.