Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memfinalisasi persiapan peresmian puluhan Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Juli mendatang. Proyek strategis ini merupakan bagian integral dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang memfokuskan pada optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan renovasi dan pembangunan sejumlah sekolah bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda). Saat ini, 65 sekolah telah siap untuk diresmikan, dan jumlah ini berpotensi bertambah seiring berjalannya waktu. "Angka ini terus berkembang. Target utamanya adalah peresmian oleh Bapak Presiden pada bulan Juli, sehingga sekolah-sekolah ini dapat segera menerima siswa baru," ujar Dody dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera dan keluarga dengan kondisi ekonomi ekstrem. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk meraih pendidikan yang layak, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan memutus rantai kemiskinan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, menambahkan bahwa pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan di 100 lokasi. Selanjutnya, pada tahun 2026, akan dimulai pembangunan 100 sekolah rakyat baru yang ditujukan untuk tahun ajaran 2027-2028. "Ini sesuai dengan amanat Presiden Prabowo bahwa setiap tahun minimal ada 100 lokasi Sekolah Rakyat yang dibangun," tegas Maulidya.

Untuk mendukung program ambisius ini, Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32 triliun untuk tahun depan. Dari jumlah tersebut, Rp 25,8 triliun secara khusus dialokasikan untuk proyek Sekolah Rakyat. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kegiatan non-pendidikan seperti kegiatan perekonomian, olahraga, kesehatan, sosial budaya, serta prasarana strategis lainnya.

Maulidya merinci alokasi anggaran tersebut, "Total anggaran tahun 2026 adalah Rp 32 triliun, dengan rincian Sekolah Rakyat Rp 25,8 triliun, madrasah Rp 3,5 triliun, dan sisanya untuk pasar, olahraga, dan pendidikan tinggi lainnya sebesar Rp 3 triliun."

Sekolah Rakyat direncanakan dibangun di atas lahan yang lebih luas, yaitu antara 6 hingga 10 hektare, meningkat dari proyeksi awal seluas 5 hektare. Kementerian PU telah melakukan survei terhadap 135 lokasi untuk pembangunan tahap kedua, yang ditargetkan selesai pada Juni 2026. "Lokasi-lokasi ini sudah kami survei bersama dengan Kementerian Sosial dan Pemda setempat. Dengan penyelesaian pada Juni 2026, diharapkan pada Juli 2026, siswa-siswa yang saat ini ditampung sementara di tahap 1 dapat langsung bersekolah di gedung yang permanen," jelas Dody.

Dody meyakini bahwa pendidikan merupakan jalur yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk menyediakan akses pendidikan yang memadai, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan berkualitas dan mewujudkan cita-cita mereka.