Penipuan Deepfake Prabowo Rugikan Warga Lampung Puluhan Juta Rupiah
Kasus penipuan yang menggunakan teknologi deepfake dengan mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto telah menjerat seorang warga Lampung Tengah, Alamandera. Pria tersebut didakwa telah melakukan serangkaian penipuan yang merugikan korban hingga puluhan juta rupiah.
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengungkapkan bahwa aksi penipuan ini telah berlangsung selama tiga bulan sebelum pelaku berhasil ditangkap. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menghubungi korban melalui telepon dan pesan WhatsApp, menawarkan bantuan keuangan yang menggiurkan.
Salah seorang korban, Mussakir, menceritakan pengalamannya menerima pesan video yang menampilkan wajah Presiden Prabowo. Dalam video tersebut, ditawarkan berbagai bantuan, mulai dari biaya pendidikan, pembayaran utang, hingga renovasi rumah. Korban kemudian dihubungi kembali oleh pelaku yang menanyakan ketertarikannya terhadap tawaran tersebut. Alih-alih mendapatkan bantuan, korban justru diminta sejumlah uang dengan dalih biaya pendaftaran, administrasi, pajak, dan pencairan dana. Total kerugian yang dialami Mussakir mencapai Rp 1.100.000 setelah pelaku menghilang tanpa jejak.
Kasus ini telah memasuki tahap persidangan dengan agenda pembuktian yang dijadwalkan pada 19 Mei 2025. Pihak kejaksaan akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti untuk mengungkap jaringan penipuan deepfake ini. Teknologi deepfake yang semakin canggih menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan siber.
Rincian Modus Penipuan:
- Penawaran Bantuan Fiktif: Pelaku menawarkan bantuan keuangan mengatasnamakan Presiden Prabowo melalui video deepfake.
- Biaya Palsu: Korban diminta membayar sejumlah biaya fiktif untuk pendaftaran, administrasi, pajak, dan pencairan dana.
- Kerugian Finansial: Korban mengalami kerugian setelah mentransfer uang kepada pelaku yang kemudian menghilang.
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran yang mencurigakan, terutama yang melibatkan tokoh publik. Verifikasi dan konfirmasi kebenaran informasi sangat penting sebelum melakukan transfer dana atau memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.