Dedi Mulyadi Tegaskan Independensi Persib Bandung dari Anggaran Pemerintah

Persib Bandung, klub sepak bola kebanggaan Jawa Barat, baru saja meraih gelar juara Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kemenangan ini disambut dengan suka cita oleh para penggemar setianya, Bobotoh, di seluruh penjuru Jawa Barat dan Indonesia.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh Persib Bandung. Namun, ia dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberikan bonus atau insentif finansial yang bersumber dari anggaran negara kepada klub tersebut. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Persib Bandung adalah sebuah klub profesional, dan sebagai entitas profesional, pendanaannya harus terpisah dari anggaran pemerintah.

"Kami menghormati profesionalisme Persib. Pemerintah tidak boleh menggunakan anggaran alokasi pemerintah yang berkaitan dengan Persib," ujar Dedi Mulyadi seusai menghadiri sebuah acara di Sumedang, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menjaga Persib Bandung dari kepentingan politik. Ia tidak ingin klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini dimanfaatkan sebagai alat politik oleh pihak manapun. Dedi Mulyadi juga memberikan apresiasi kepada Umuh Muchtar, manajer Persib Bandung, atas profesionalismenya dalam mengelola tim.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk mengadakan acara penyambutan bagi para pemain Persib Bandung setelah seluruh rangkaian pertandingan Liga 1 selesai. Gubernur Dedi Mulyadi mengimbau kepada seluruh Bobotoh untuk merayakan kemenangan ini dengan tertib dan menjaga keamanan. Ia berharap euforia kemenangan tidak sampai menimbulkan gangguan keamanan atau kecelakaan.

"Persib juara, Jawa Barat Istimewa," kata Dedi Mulyadi, mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi Persib Bandung.

Dengan penegasan ini, Dedi Mulyadi ingin menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Ia berharap Persib Bandung dapat terus berprestasi di kancah sepak bola nasional dan internasional, tanpa harus bergantung pada anggaran pemerintah.