Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru saja menyelesaikan kunjungan kerja selama tiga hari ke Jepang, dari tanggal 7 hingga 9 Mei 2025. Agenda utama kunjungan ini adalah menindaklanjuti pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, yang berlangsung pada Januari lalu. Pertemuan tersebut berfokus pada peningkatan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Jepang, dengan penekanan khusus pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah menyiapkan dana khusus sebesar 500 juta dolar AS untuk program ASEAN Zero Emission Community. Program ini menjadi prioritas utama Jepang dalam mendukung transisi energi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam kunjungan ini adalah percepatan pengembangan proyek gas raksasa Blok Masela di Maluku. Proyek ini dioperasikan oleh perusahaan migas asal Jepang, Inpex Corporation, yang memegang hak partisipasi sebesar 65%. Selain Inpex, Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) memiliki 20% saham, dan Petronas sebesar 15%.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Ishiba pada bulan Januari, Presiden Prabowo juga mendorong pengembangan proyek LNG di Blok Masela. Pemerintah Indonesia terus berupaya agar proyek ini segera terealisasi, mengingat potensi besar yang dimilikinya dalam mendukung ketahanan energi nasional. Selain membahas Blok Masela, kunjungan ini juga menghasilkan lebih dari 175 Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Jepang terkait pengembangan energi bersih di Indonesia.

Fokus utama pengembangan energi bersih ini meliputi sektor geothermal, pembangkit listrik tenaga matahari, pemanfaatan sampah menjadi energi (waste to energy), serta pengelolaan lahan gambut. Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia dan Jepang telah menyiapkan daftar proyek terkait pengurangan emisi menuju Indonesia Zero Emission pada tahun 2060.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada Inpex Corporation terkait lambatnya progres pengembangan Blok Masela. Bahlil Lahadalia bahkan mengancam akan mencabut izin kelola Inpex jika tidak ada kemajuan yang signifikan dalam waktu dekat. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Djoko Siswanto, membenarkan bahwa SP-1 tersebut ditujukan kepada Inpex. Djoko Siswanto berharap Blok Masela segera mendapatkan pembeli gas sehingga proyek dapat segera dimulai pada tahun 2025.