Meskipun usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bergulir, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai bahwa realisasinya akan menemui jalan terjal. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyoroti kurangnya dukungan dan gerakan nyata dari kalangan politisi di parlemen, termasuk MPR, DPR, dan DPD, sebagai faktor utama penghambat.

Lucius Karus mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja parlemen saat ini, yang menurutnya lebih mencerminkan representasi penguasa daripada aspirasi rakyat. Dalam diskusi bertajuk "Memakzulkan Gibran: Tinjauan Konstitusi dan Politik" yang diselenggarakan pada hari Jumat (9/5/2025), Lucius menyatakan bahwa harapan untuk melihat parlemen menindaklanjuti usulan pemakzulan, bahkan dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, sangatlah tipis. Ia menambahkan bahwa fraksi-fraksi di parlemen cenderung menjadi garda terdepan dalam membendung kritik masyarakat terhadap pemerintah, alih-alih menjadi penyalur aspirasi.

Menurut Lucius, proses pemakzulan kepala negara atau wakil kepala negara hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh gerakan politik yang kuat dari lembaga perwakilan rakyat. Namun, dengan kondisi parlemen yang dianggap lebih mewakili kepentingan penguasa, ia pesimis wacana pemakzulan Gibran dapat menemukan titik terang. Lucius juga menyoroti bahwa jika suara pemakzulan muncul dari masyarakat, DPR justru akan menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI yang terdiri dari ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel, telah menyampaikan usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Selain nama-nama seperti Try Sutrisno, terdapat pula tokoh-tokoh seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan yang turut serta dalam forum tersebut.

Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri mencakup delapan poin penting, termasuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), isu tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Namun, usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu poin yang paling kontroversial dan menjadi sorotan publik.

Beberapa poin deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri:

• Penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
• Isu tenaga kerja asing.
• Usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
• Usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka