Gelombang PHK Massal di Dunia Startup Global

Awal 2024 menandai babak baru yang suram bagi industri teknologi global. Data dari Layoffs.fyi mengungkapkan lebih dari 250 perusahaan teknologi, mulai dari raksasa Silicon Valley hingga startup Asia melakukan PHK besar-besaran.

Meta memberhentikan 10.000 karyawan, Amazon memangkas 18.000 posisi, sementara Google melakukan PHK terbesarnya dalam sejarah dengan mengorbankan 12.000 pekerja.

Namun, di balik angka-angka ini, terdapat narasi yang lebih kompleks dan mengkhawatirkan tentang masa depan kerja di era digital.

Salah satu alasan utama yang kerap dikemukakan adalah overhiring selama pandemi. Perusahaan teknologi berebut merekrut karyawan secara agresif, mengira lonjakan adopsi digital akan bertahan selamanya.

Namun, ketika pertumbuhan melambat, mereka dengan mudah melemparkan tanggung jawab kepada "kesalahan prediksi pasar" dan memangkas ribuan pekerja.

Pertanyaannya: mengapa karyawan biasa yang selalu menjadi korban pertama, sementara eksekutif yang mengambil keputusan keliru justru tetap aman dengan bonus miliaran dollar?

Faktor lain yang sering disebut adalah tekanan investor yang memaksa startup beralih dari model burn rate tinggi ke jalan profitabilitas.

Narasi ini seolah melegitimasi PHK sebagai langkah "bijak" untuk menyelamatkan perusahaan. Padahal, di baliknya ada logika kapitalis yang kejam: setelah bertahun-tahun memompa valuasi artifisial dan menggaji eksekutif dengan gaji fantastis, para pemodal kini menuntut efisiensi—dengan cara mengorbankan staf level bawah.

Bukankah ini bukti bahwa sistem ekonomi digital dibangun di atas ketidakstabilan pekerja?

Kenaikan suku bunga dan inflasi global memang mempersulit pendanaan. Namun, apakah itu pembenaran untuk PHK massal?

Automasi dan AI

Adopsi AI dan automasi kerap disebut sebagai penyebab berkurangnya kebutuhan tenaga manusia. Namun, apakah teknologi benar-benar sudah menggantikan peran pekerja, atau ini hanya narasi yang sengaja dibangun untuk melegitimasi penghematan biaya?

Faktanya, banyak perusahaan yang melakukan PHK justru terus merekrut ahli AI dengan gaji selangit.

Artinya, ini bukan soal penggantian manusia oleh mesin, melainkan bentuk restrukturisasi yang tidak adil di mana pekerja biasa diganti demi efisiensi, sementara segelintir elite teknologi tetap dipertahankan.

Istilah rightsizing yang kini digaungkan sebagai strategi jangka panjang tidak lebih dari eufemisme untuk memangkas hak pekerja.

Jika dulu PHK dianggap langkah darurat, kini ia dinormalisasi sebagai bagian dari "manajemen sehat". Padahal, yang terjadi adalah pergeseran kekuasaan: perusahaan semakin leluasa mempekerjakan dan memecat sesuai keinginan, sementara pekerja kehilangan jaminan stabilitas hidup.

Gelombang PHK massal ini bukan sekadar fenomena pasar, melainkan cermin dari ketimpangan sistemik di industri teknologi.

Ketika perusahaan bisa dengan mudah memutus ribuan karyawan sambil tetap membagikan dividen miliaran dollar AS, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya kebijakan HR, tetapi juga struktur ekonomi digital yang semakin mengaburkan batas antara kemajuan teknologi dan penghisapan manusia oleh manusia.

Kondisi Startup di Indonesia

Indonesia sering dipuji sebagai raksasa startup Asia Tenggara, dengan lebih dari 2.400 startup aktif terbanyak di kawasan ini.

Nama-nama seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak telah menjadi simbol kemajuan digital, sementara startup baru seperti Ruangguru, Zenius, dan Sayurbox dianggap sebagai bukti bahwa ekosistem teknologi Tanah Air terus berkembang.

Namun, di balik gemerlap kesuksesan itu, retakan mulai terlihat dan akhirnya kejayaannya tidak jaya lagi.

Selama satu dekade terakhir, startup Indonesia tumbuh pesat berkat derasnya investasi venture capital. Namun, belakangan ini, gelombang pasang itu mulai surut.

Data dari DealStreetAsia mencatat, investasi VC ke startup Indonesia anjlok 43 persen pada 2024. Investor tak lagi terpukau angka pertumbuhan semu, mereka kini menuntut jalan menuju profitabilitas.

Gejala ini bukan sekadar tren, melainkan koreksi keras terhadap model bisnis yang selama ini mengandalkan pembakaran modal (burn rate) tanpa jaminan keberlanjutan.

Ruangguru merumahkan ratusan karyawan, Zenius menutup sebagian layanannya, dan Sayurbox memangkas 15 persen timnya dalam waktu berdekatan.

Ini bukan kebetulan, melainkan pertanda bahwa startup-startup yang dulu dielu-elukan kini terpaksa berhemat untuk bertahan hidup.

Paling mengkhawatirkan adalah efek domino yang mungkin terjadi. Startup mid-stage yang belum mencapai profitabilitas, tetapi sudah melewati fase awal—adalah yang paling rentan.

Tanpa suntikan dana baru, mereka terpaksa memangkas biaya, dan langkah paling cepat? PHK besar-besaran.

Jika tren ini terus berlanjut, gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor teknologi bisa menjadi krisis tersendiri. Bukan hanya ribuan pekerja yang terancam, tetapi juga imajinasi kolektif tentang Indonesia sebagai surga startup.

Pertanyaan Besar untuk Startup Indonesia

Fenomena ini memaksa kita untuk mempertanyakan fondasi ekosistem startup Indonesia. Seberapa banyak startup yang benar-benar mandiri secara finansial, bukan sekadar hidup daripendanaan?

Apakah model bisnis yang dibangun selama ini realistis, atau hanya mengejar valuasi semu? Bagaimana dampak sosial jika gelombang PHK di industri teknologi benar-benar terjadi?

Indonesia mungkin unggul dalam jumlah startup. Namun, kini saatnya mengukur ketangguhan mereka. Jika tidak, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari koreksi besar—saat gelembung startup akhirnya pecah.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri teknologi Indonesia dianggap sebagai primadona penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda terampil.

Namun, gelombang PHK massal yang melanda startup-startup besar mengungkap kerapuhan sistemik di balik gegap gempita "ekonomi digital".

Dampaknya tidak sekadar angka pengangguran, tetapi juga mengancam fondasi daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global.

• Pertama, lonjakan pengangguran terampil di kalangan usia produktif (20–35 tahun) bukan hanya masalah statistik. Ini adalah pemborosan sumber daya manusia yang telah menelan biaya pendidikan tinggi dan pelatihan teknis. Persaingan ketat di pasar kerja yang menyempit memicu penurunan upah (wage depression) dan memaksa lulusan terbaik beralih ke sektor informal atau migrasi ke luar negeri.
• Kedua, imbasnya terhadap ekosistem startup lokal lebih destruktif dari yang diduga. PHK massal bukan hanya mengurangi lapangan kerja, tetapi juga membunuh kepercayaan talenta muda terhadap sektor rintisan. Alih-alih bergabung dengan startup penuh risiko, mereka akan berbondong-bondong mencari "stabilitas palsu" di korporasi tradisional, sebuah kemunduran bagi inovasi.
• Ketiga, perubahan pola rekrutmen menuntut fleksibilitas ekstrem dari pekerja. Klaim "multi-disiplin" sering kali menjadi kamuflase eksploitasi pekerja dipaksa menguasai banyak bidang tanpa kompensasi setara. Di sisi lain, perusahaan berlindung di balik narasi efisiensi, memangkas hak-hak dasar karyawan dengan dalih "adaptasi disruptif".

Pemerintah dan pemangku kepentingan kerap mengajukan solusi klise seperti diversifikasi sektor teknologi atau program re-skilling. Namun, apakah ini cukup?

• Pertama, diversifikasi sektor teknologi. Agritech, healthtech, dan greentech memang potensial. Namun, tanpa dukungan regulasi dan infrastruktur memadai, startup di bidang ini hanya akanmengulangi kegagalan fintech—tumbuh cepat, lalu kolaps karena ketiadaan pasar matang.
• Kedua, inkubator dan akselerator lokal. Selama masih bergantung pada logika venture capital (VC) yang berorientasi profit, inkubator kampus hanya akan mencetak "startup instan" tanpaketahanan bisnis. Riset berbasis kebutuhan lokal harus didanai negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar.
• Ketiga, re-skilling dan up-skilling. Pelatihan ulang kerap terjebak pada jargon seperti "AI ethics" atau "cybersecurity" tanpa memastikan lapangan kerja yang menyerap lulusannya. Harus ada jaminan penempatan, bukan sekadar sertifikasi kosong.
• Keempat, perlindungan tenaga kerja kontrak. Regulasi pesangon minimum adalah langkah baik, tetapi tidak cukup. PHK massal di sektor teknologi membuktikan bahwa sistem kontrak fleksibel hanya menguntungkan perusahaan, bukan pekerja. Perlu revolusi sistem ketenagakerjaan yang mengakui hak pekerja digital.
• Kelima, pembiayaan bisnis kecil. Skema kredit mikro bisa menjadi batu sandungan jika tidak disertai pendampingan nyata. Banyak eks-karyawan startup tidak memiliki kapasitas manajerial—tanpa pelatihan bisnis intensif, mereka hanya akan menambah angka gagal wirausaha.

Indonesia tidak bisa lagi berpuas diri dengan solusi tambal sulam. Gelombang PHK teknologi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh.

Perlu reformasi pendidikan tinggi. Kurikulum harus berorientasi pada ketahanan skill, bukansekadar mencetak pekerja untuk industri yang fluktuatif.

Selain itu, pembuatan regulasi ketat bagi startup. Perlu aturan yang mencegah praktik eksploitatif seperti PHK massal tanpa pertanggungjawaban sosial.

Kemudian, kolaborasi negara-korporasi. Pemerintah harus memaksa perusahaan teknologi berkontribusi pada dana pelatihan nasional sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam krisis ketenagakerjaan yangdiciptakan sendiri dan ini ironi di tengah euforia transformasi digital.

Menciptakan Startup Tahan Krisis

Dunia startup pasca-2025 tidak lagi bisa bergantung pada ilusi pertumbuhan tanpa dasar. Era di mana valuasi melambung tinggi hanya karena jumlah pengguna aktif—tanpa mempertimbangkan profitabilitas—harus segera berakhir.

Krisis ekonomi yang kian tak terprediksi memaksa para pendiri untuk mengubah paradigma: scaling at all costs bukan lagi strategi, melainkan jalan menuju kegagalan.

Unit economics yang sehat bukan sekadar pilihan, melainkan syarat bertahan. Banyak startup terjebak dalam siklus pendanaan tanpa pernah mencapai titik impas, mengira investor akan terus membiayai kerugian mereka.

Padahal, ketika modal ventura mulai selektif, startup yang pendapatannya tak mampu menutupi biaya operasional akan menjadi yang pertama tumbang.

Cash flow positif adalah penanda kedewasaan bisnis. Startup yang terus membakar uang dengan harapan exit strategy lewat akuisisi atau IPO peluangnya semakin tipis.

Di tengah ketidakpastian global, hanya perusahaan yang bisa menghasilkan uang lebih cepat daripada membelanjakannya yang akan bertahan.

Product-market fit yang mendalam sering kali dikorbankan demi kecepatan ekspansi. Banyak produk lahir dari tren sesaat, bukan dari kebutuhan riil masyarakat.

Ketika krisis datang, konsumen akan memprioritaskan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah mereka—bukan sekadar aplikasi dengan fitur hype, tapi minim nilai.

Jika startup masa depan masih berkubang dalam narasi pertumbuhan kosong, mereka hanya menunggu waktu untuk kolaps.

Krisis berikutnya tidak akan memilah mana yang unicorn dan mana yang zombie—ia hanya akan menghancurkan yang rapuh menjadi berkeping-keping.

Gelombang PHK di sektor teknologi global bukan sekadar riak, ia adalah tsunami yang menguak kegagapan industri digital dalam mempertahankan eksistensinya.

Indonesia, yang selama ini terbuai oleh euforia startup dan mimpi-mimpi unicorn, kini dihadapkan pada realitas pahit: pertumbuhan tanpa pondasi keberlanjutan hanyalah ilusi yang rapuh.

Namun, di balik krisis ini tersembunyi ujian terbesar bagi nalar kolektif bangsa. Jika kita masih terjebak dalam retorika gig economy dan ekspansi buta, maka nasib tenaga kerja kita takkan berbeda dari sekrup yang bisa diganti kapan saja.

Namun, jika kita berani mendobrak kemapanan—dengan mendiversifikasi sektor, membangun ekosistem riset dan inkubator yang mandiri, serta memaksa korporasi untuk bertanggung jawab pada keberlanjutan—maka badai ini justru bisa menjadi titik balik.

Ini bukan lagi soal bertahan atau tumbuh, melainkan soal transformasi atau mati perlahan. Sejarah membuktikan: di tengah kehancuran, selalu ada peluang bagi yang berani keluar dari dogma lama.

Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara bukan karena mengekor tren global, tapi karena menciptakan jalannya sendiri.

Badai PHK ini adalah panggilan terakhir. Mau dibawa ke mana masa depan tenaga kerja kita? Jawabannya tak ada di tangan investor atau pasar, tapi di genggaman kebijakan yang berani dan kesiapan kita memberontak dari status quo.