Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis isu adanya intervensi eksternal dalam proses penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaga antirasuah ini bekerja secara independen dan profesional dalam menangani setiap perkara.

"Tidak ada intervensi eksternal," ujar Setyo kepada awak media di Jakarta, menegaskan komitmen KPK untuk menindaklanjuti setiap temuan dalam kasus tersebut. Kendati demikian, Setyo belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik KPK. "Nanti kita lihat saja, tahap berikutnya akan segera ditindaklanjuti oleh penyidik," imbuhnya.

Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK terkait dugaan penyaluran dana CSR BI ke sejumlah yayasan atas rekomendasi Komisi XI DPR. KPK mencurigai bahwa penyaluran dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya mengungkapkan bahwa dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial, justru diduga diselewengkan.

Modus operandinya diduga melibatkan pemindahan dana ke sejumlah rekening lain dan pengubahan menjadi aset pribadi. "Ada yang kemudian pindah dulu ke beberapa rekening lain. Dari situ menyebar, tapi terkumpul lagi di rekening yang bisa dibilang representasi penyelenggara negara ini, ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan, jadi tidak sesuai peruntukkannya," jelas Asep.

Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi fokus penyelidikan KPK:

• Penyaluran Dana CSR BI: Dana CSR diduga disalurkan ke yayasan berdasarkan rekomendasi Komisi XI DPR.
• Ketidaksesuaian Peruntukan: Dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial diduga diselewengkan.
• Modus Operandi: Dana dipindahkan ke beberapa rekening dan diubah menjadi aset pribadi.
• Keterlibatan Pihak Lain: KPK terus mendalami peran pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

KPK berjanji akan terus mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Penegasan independensi ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.