Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa hingga awal Mei 2025, program ini telah menarik perhatian lebih dari 8.000 calon siswa. Antusiasme yang tinggi ini mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan program, menambah jumlah lokasi penyelenggaraan dari 53 menjadi 65 titik di berbagai daerah.

Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menjelaskan bahwa proses rekrutmen siswa dilakukan secara proaktif. Tim dari Kementerian Sosial, berkolaborasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah, terjun langsung ke lapangan untuk mendata calon siswa. Pendataan ini mencakup informasi detail mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga, yang diverifikasi melalui kunjungan rumah dan dokumentasi. Proses seleksi dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan tepat sasaran. Prioritas utama diberikan kepada keluarga miskin dan sangat miskin, dengan verifikasi data yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Seleksi awal difokuskan pada penentuan status ekonomi keluarga calon siswa," ujar Gus Ipul. "Selain itu, ada tahapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui."

Program Sekolah Rakyat mengadopsi dua pendekatan dalam penyediaan fasilitas belajar. Pertama, revitalisasi bangunan yang sudah ada untuk pemanfaatan segera. Kedua, pembangunan gedung sekolah baru di lahan yang telah disiapkan, yang ditargetkan rampung pada tahun berikutnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab untuk melakukan survei kelayakan bangunan. Renovasi akan dilakukan setelah bangunan dinyatakan memenuhi standar.

"Kementerian PUPR akan menentukan apakah sebuah bangunan layak digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Survei kelayakan menjadi langkah krusial," jelas Gus Ipul.

Proses rekrutmen tenaga pengajar juga menjadi fokus utama. Gus Ipul melaporkan bahwa rekrutmen kepala sekolah telah mencapai tahap lanjut, sementara proses rekrutmen guru masih berlangsung. Pemerintah berencana merekrut guru dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai opsi tambahan.

"Kami menargetkan rekrutmen guru selesai pada akhir Juni," tegasnya.

Meski beberapa calon siswa terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, Menteri Sosial memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan lancar. Komunikasi yang efektif dengan keluarga menjadi kunci keberhasilan program ini. Respons positif dari orang tua dan wali murid menunjukkan dukungan yang kuat terhadap inisiatif Sekolah Rakyat.

"Orang tua sangat mendukung program ini. Setelah mendapatkan penjelasan, mereka bahkan mengajak keluarga dan tetangga untuk mendaftar," pungkas Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Dengan perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas fasilitas serta tenaga pengajar, program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk meraih pendidikan yang layak.