Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan upaya pengendalian polusi udara melalui penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Baru-baru ini, sebanyak 11 pelanggar yang kendaraannya gagal dalam uji emisi telah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tersebut menghasilkan putusan denda yang bervariasi, mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 16 juta, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Vonis ini menjadi preseden penting dan menunjukkan bahwa Perda 2/2005 memiliki kekuatan hukum yang efektif.

Jenis kendaraan yang paling banyak melanggar aturan emisi adalah kendaraan komersial, seperti:

• Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
• Truk bak terbuka
• Pikap boks
• Dump truck

Bahkan, sebuah perusahaan otobus AKAP dikenakan denda maksimal sebesar Rp 16 juta karena tidak memenuhi standar emisi yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan, khususnya di sektor transportasi barang dan jasa, untuk secara rutin melakukan uji emisi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan.

Asep Kuswanto menyoroti bahwa kendaraan berbahan bakar solar merupakan penyumbang utama polusi udara di Jakarta. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraannya memenuhi ambang batas emisi yang telah ditetapkan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas udara di ibu kota melalui berbagai program dan kebijakan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran emisi kendaraan adalah salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.