markdown Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menghindar dari pertanyaan wartawan terkait program kontroversial yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program tersebut melibatkan pengiriman siswa yang bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari pembinaan. Insiden ini terjadi saat kunjungan kerja Mendikdasmen ke SMKN 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Jumat (9/5/2025).

Ketika awak media mencoba meminta tanggapannya mengenai program tersebut, Abdul Mu’ti menolak memberikan komentar dengan alasan yang tidak dijelaskan secara rinci. "Nanti lain kali aja, deh, kalo (untuk memberikan tanggapan) itu," ujarnya singkat, mengindikasikan keengganannya untuk membahas isu sensitif ini pada kesempatan tersebut.

Upaya wartawan untuk mendapatkan pernyataan lebih lanjut dari Abdul Mu’ti tidak membuahkan hasil. Menteri tersebut tetap bersikukuh untuk tidak memberikan komentar, meskipun namanya santer disebut dalam pemberitaan sebagai pihak yang akan diajak berdiskusi oleh Dedi Mulyadi terkait program pendidikan barak militer ini.

Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk melibatkan Mendikdasmen dalam diskusi mendalam mengenai program tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada indikasi konkret mengenai kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan.

Sementara itu, program pendidikan barak militer yang digagas Dedi Mulyadi mendapatkan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Pigai bahkan menyatakan akan merekomendasikan skema ini kepada Mendikdasmen jika terbukti efektif di Jawa Barat. Menurutnya, jika program ini berhasil, Kementerian HAM akan mendorong Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan peraturan yang memungkinkan implementasi serupa secara nasional.

Pigai menekankan bahwa pendidikan di lingkungan militer tidak melanggar HAM asalkan tidak melibatkan kekerasan fisik. Ia berpendapat bahwa program ini justru dapat membantu menanamkan disiplin, tanggung jawab, serta meningkatkan kualitas mental dan pengetahuan siswa. Pigai menambahkan, selama program ini selaras dengan prinsip-prinsip HAM, maka tidak ada alasan untuk menentangnya.

Poin-Poin Utama Program Pembinaan Siswa di Barak Militer:

• Pembentukan disiplin dan tanggung jawab.
• Peningkatan kualitas mental dan pengetahuan siswa.
• Tidak melibatkan kekerasan fisik.
• Direkomendasikan oleh Menteri HAM jika berhasil di Jawa Barat.
• Rencana diskusi antara Gubernur Jawa Barat dan Mendikdasmen.

Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, program pembinaan siswa di barak militer ini terus menjadi sorotan publik. Dukungan dari Menteri HAM dan rencana diskusi dengan Mendikdasmen menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai salah satu solusi alternatif dalam menangani siswa bermasalah.