MAARIF Institute for Culture and Humanity baru-baru ini menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang melibatkan pengiriman siswa sekolah menengah ke barak militer. Program ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk MAARIF Institute, yang menilai inisiatif tersebut berpotensi merusak sistem pendidikan secara fundamental dan struktural.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andra Nubowo, dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Menurutnya, terdapat tiga aspek utama yang menjadi sorotan MAARIF Institute terkait program kontroversial ini:

• Pelanggaran Hak Anak: Andra Nubowo menegaskan bahwa militerisasi pendidikan merupakan bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pengiriman siswa ke barak militer dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang melindungi anak-anak dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sementara Pasal 28I UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.
• Bertentangan dengan Reformasi Pendidikan: Program ini dianggap bertentangan dengan arah reformasi pendidikan nasional yang seharusnya menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan militeristik dinilai tidak relevan dalam menjawab persoalan pendidikan yang kompleks dan justru melemahkan kerangka hukum dan etika yang selama ini dibangun.
• Menciptakan Kambing Hitam dan Menghindari Evaluasi Sistemik: MAARIF Institute menilai bahwa dengan menjadikan siswa sebagai sasaran tunggal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara tidak langsung mengabaikan tanggung jawab kolektif dalam pendidikan yang seharusnya melibatkan sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Alih-alih mendorong evaluasi komprehensif terhadap kebijakan pendidikan dan kurikulum, pemerintah provinsi justru memilih jalan pintas dengan mengontrol tubuh siswa tanpa menyentuh akar permasalahan ketimpangan dalam sistem pendidikan.

Program pengiriman siswa ke barak militer ini menuai kontroversi dan memicu perdebatan di kalangan pengamat pendidikan dan masyarakat luas. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas program ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan khawatir akan dampak negatifnya terhadap perkembangan psikologis dan sosial siswa. Kritik yang dilayangkan oleh MAARIF Institute semakin memperkuat desakan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini dan mempertimbangkan alternatif lain yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang humanis dan inklusif.