Pantai Labuhan Haji: Antara Keindahan Alam dan Problematika Sosial

Keindahan Pantai Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kini tercoreng oleh aktivitas yang meresahkan masyarakat. Warung-warung yang seharusnya menjadi tempat bersantai dan menikmati kuliner laut, justru disinyalir menjadi sarang perbuatan asusila dan peredaran minuman keras ilegal.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, beberapa oknum pedagang memanfaatkan warung mereka untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan negatif. Bilik-bilik remang yang seharusnya tidak ada, disewakan kepada pengunjung untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Selain itu, penjualan minuman keras tradisional jenis tuak dan minuman beralkohol lainnya juga marak terjadi, meskipun razia rutin telah dilakukan oleh pihak berwenang.

Camat Labuhan Haji, Baiq Lian Krisna Yutarti, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Dalam sosialisasi yang diadakan bersama puluhan pedagang di kawasan pantai, ia menegaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait aktivitas ilegal dan imoral yang terjadi di warung-warung tersebut. Lian juga menambahkan bahwa pedagang yang menyediakan bilik-bilik telah diperingatkan untuk membongkarnya, namun tindakan tersebut seolah tidak diindahkan.

Upaya Penertiban dan Penegakan Aturan

Penertiban warung-warung nakal di Pantai Labuhan Haji bukan perkara mudah. Meskipun aparat sering melakukan razia dan membongkar penutup bilik, para pedagang seolah tidak jera dan kembali membangunnya. Masyarakat sekitar juga mengeluhkan keberadaan fasilitas karaoke yang beroperasi hingga larut malam, bahkan hingga menjelang subuh, mengganggu ketenangan warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Camat Lian menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang melanggar aturan. Batas waktu operasional karaoke juga akan dibatasi hanya sampai pukul 12 malam.

Upaya penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan citra Pantai Labuhan Haji sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan bebas dari aktivitas negatif. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal.