Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer Berujung Laporan ke Komnas HAM

Kontroversi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa yang bermasalah ke barak militer, terus bergulir. Seorang wali murid, Adhel Setiawan, yang juga berprofesi sebagai pengacara, secara resmi melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas kebijakan tersebut. Laporan ini didasari atas dugaan pelanggaran HAM serta penyimpangan dari tujuan esensial pendidikan.

Adhel Setiawan, dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program pendidikan berbasis militer bagi siswa yang dianggap 'nakal'. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini mencerminkan kurangnya pemahaman Dedi Mulyadi mengenai filosofi pendidikan yang sebenarnya. Menurutnya, pendidikan seharusnya berfokus pada pengembangan potensi individu siswa, bukan pembentukan karakter melalui pendekatan militer yang kaku.

"Saya sebagai orang tua murid di Jawa Barat merasa keberatan dengan adanya kebijakan ini. Saya ingin ini dihentikan karena ini berpotensi melanggar HAM," ujar Adhel, menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses humanisasi, bukan indoktrinasi.

Adhel Setiawan menjabarkan tiga poin utama yang mendasari penolakannya terhadap program tersebut:

• Penyimpangan dari Esensi Pendidikan: Adhel berargumen bahwa pendekatan militer dalam pendidikan bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Ia menekankan bahwa siswa bukanlah objek yang harus dibentuk, melainkan subjek yang perlu dibimbing dan difasilitasi potensi tumbuh kembangnya.
• Kurikulum dan Potensi Kekerasan: Adhel mempertanyakan kurikulum yang diterapkan dalam pelatihan militer tersebut. Kekhawatiran utamanya adalah potensi terjadinya kekerasan atau intimidasi selama proses pelatihan. Selain itu, ia meragukan efektivitas program ini dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja secara jangka panjang.
• Penyalahgunaan Wewenang: Adhel menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur, karena tidak ada landasan hukum yang membenarkan keterlibatan militer secara langsung dalam pendidikan siswa. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pasal atau peraturan yang mengizinkan militer untuk mengatasi masalah kenakalan remaja.

Sebelumnya, kebijakan ini telah memicu perdebatan di masyarakat. Dedi Mulyadi sendiri menjelaskan bahwa program ini merupakan respons terhadap permintaan orang tua yang merasa tidak mampu lagi mendidik anak-anak mereka yang bermasalah dan cenderung melakukan tindakan kriminal. Ia mengklaim bahwa siswa yang mengikuti program ini merasa senang karena mendapatkan gizi yang cukup, istirahat yang memadai, olahraga teratur, dan sistem pembelajaran yang terstruktur.

Namun, penjelasan Dedi Mulyadi tidak meredakan kekhawatiran dan kritik terhadap kebijakan tersebut. Laporan Adhel Setiawan ke Komnas HAM semakin memperjelas bahwa kontroversi ini akan terus berlanjut dan menuntut adanya evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas dan implikasi HAM dari program pendidikan berbasis militer tersebut.

Kebijakan ini sempat menuai dukungan dari Menteri Hukum dan HAM kala itu, Natalius Pigai. Menurutnya program tersebut tidak melanggar HAM, dan lebih menekankan didikan mental, karakter, disiplin, serta tanggung jawab. Bahkan ia menyarankan agar program serupa diterapkan secara nasional.