PBNU Kritik Aksi Main Hakim Sendiri Razia Warung Saat Ramadan di Garut

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan kritik keras terhadap aksi sekelompok orang yang melakukan razia terhadap warung makan yang tetap beroperasi selama bulan Ramadan di Garut, Jawa Barat. Aksi tersebut dinilai sebagai tindakan intoleran dan tidak mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Gus Ipul menekankan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan dan kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang plural.

"Tindakan main hakim sendiri seperti ini sangat disayangkan," tegas Gus Ipul dalam pernyataan resminya. "Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi toleransi. Aksi arogan yang mengganggu ketertiban umum dan melukai perasaan warga, semestinya tidak terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keagamaan yang mengedepankan kerukunan." Gus Ipul menambahkan bahwa tindakan tersebut justru dapat memicu konflik dan merusak kerukunan antar umat beragama. Ia menekankan pentingnya menempuh jalur hukum dan prosedur yang benar dalam menyelesaikan permasalahan.

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat terkait pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Ia menjelaskan bahwa tidak semua muslim berkewajiban berpuasa, misalnya bagi mereka yang sedang dalam kondisi haid, sakit, atau perjalanan jauh (musafir). Oleh karena itu, membuka warung makan di siang hari selama Ramadan tidak serta merta menjadi tindakan yang melanggar norma agama. Lebih jauh, Gus Ipul mengimbau agar perbedaan pendapat dan praktik keagamaan dihormati dan dihargai dalam spirit persatuan dan kesatuan bangsa.

"Masyarakat harus memahami bahwa toleransi dan saling menghargai adalah kunci utama terciptanya kerukunan beragama," lanjutnya. "Menghormati hak-hak orang lain yang tidak berpuasa merupakan bagian penting dari nilai-nilai keagamaan kita. Solusi yang bijak adalah dengan melakukan pendekatan persuasif dan membangun dialog, bukan dengan cara-cara yang represif dan mengancam."

Gus Ipul menjelaskan bahwa jika memang ada pelanggaran aturan, pihak yang berwenang untuk menegur dan menindak adalah aparat pemerintah, bukan warga sipil. Ia juga mengkritik tindakan dalam video yang beredar yang memperlihatkan kekerasan dan intimidasi terhadap pemilik warung dan pelanggan. "Menumpahkan minuman dan menggebrak meja bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan perdamaian dan kesantunan," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengimbau kepada semua pihak untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta melaporkan tindakan intoleransi kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Aksi razia warung makan oleh sekelompok warga di Garut mendapat kecaman PBNU.
• Tindakan tersebut dinilai intoleran dan tidak mencerminkan nilai-nilai kebersamaan.
• PBNU menekankan pentingnya toleransi dan saling menghargai perbedaan dalam masyarakat yang plural.
• Pihak berwenang, bukan warga sipil, yang berwenang menegur pelanggaran aturan.
• PBNU mengimbau pendekatan persuasif dan dialog, bukan kekerasan dan intimidasi.