Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa setelah penyelesaian tahap eksekutif, fokus pembangunan akan beralih ke kawasan legislatif dan yudikatif. Pernyataan ini disampaikan AHY di Jakarta, pada acara Konsultasi Regional (Konreg) 2025 Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif akan menjadi prioritas selanjutnya setelah tahap eksekutif dinyatakan rampung," ujar AHY. Ia menambahkan, pemerintah berharap proses pembangunan dapat terus berlanjut sesuai rencana. Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa target penyelesaian infrastruktur pendukung ekosistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk sarana dan prasarana lainnya, adalah tahun 2028. Target ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Basuki menjelaskan bahwa Presiden Prabowo membagi penyelesaian pembangunan IKN menjadi dua tahap, yaitu tahun 2025 dan 2028. Pada tahun 2025, fokus utama adalah koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) terkait kepastian pemindahan awal Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Hal ini mencakup persiapan ekosistem yang diperlukan untuk mendukung aktivitas pemerintahan pada tahun tersebut.

Sementara itu, penyelesaian pembangunan gedung-gedung perkantoran untuk pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif (DPR/MPR), dan yudikatif (Mahkamah Agung), ditargetkan selesai pada tahun 2028. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur penting dapat beroperasi secara optimal dalam kurun waktu tersebut.

Pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan dimulainya fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang representatif dan fungsional.