Gelombang Penolakan Merger Grab-GoTo Menguat: Mitra Ojol Serukan Intervensi Pemerintah

Rencana penggabungan dua raksasa aplikasi transportasi daring, Grab dan GoTo, terus memicu perdebatan sengit di berbagai lapisan masyarakat. Koalisi Ojol Nasional (KON), yang mewakili suara ribuan mitra pengemudi ojek online (ojol), secara terbuka menyampaikan keberatan mereka terhadap potensi merger ini. Mereka mendesak pemerintah untuk bertindak cepat sebagai regulator dan pengawas demi melindungi keberlangsungan bisnis transportasi daring yang adil dan berkelanjutan.

Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, dalam pernyataan tertulisnya, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait dampak negatif yang mungkin timbul jika Grab mengakuisisi GoTo. Menurutnya, mitra pengemudi ojol akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Sistem order dan penentuan harga yang tidak berpihak pada pengemudi menjadi ancaman nyata.

"Mitra pengemudi, baik ojek online maupun taksi online, berisiko menghadapi sistem yang lebih ketat dalam pembagian order dan penetapan tarif. Minimnya kompetisi dapat mengakibatkan pengemudi kehilangan daya tawar dalam menentukan harga atau mencari alternatif platform," tegas Andi.

KON secara tegas meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas dan membatalkan rencana merger ini. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah penurunan kesejahteraan pengemudi ojol dan menghindari potensi lonjakan angka pengangguran sebagai akibat dari penggabungan Grab dan GoTo.

Desakan ini muncul di tengah laporan yang semakin gencar mengenai potensi akuisisi GoTo oleh Grab. Bahkan, Reuters mengabarkan bahwa kesepakatan dapat tercapai pada kuartal II tahun 2025.

Berbagai pihak juga telah menyuarakan pentingnya melindungi kepentingan nasional dalam proses ini. Ekonom Segara Institute, Piter Abdullah, menekankan bahwa pemerintah wajib mengutamakan kepentingan nasional, terutama dari aspek keamanan data dan kedaulatan digital.

"GoTo adalah karya anak bangsa yang harus kita lindungi. Jangan sampai diakuisisi oleh Grab yang notabene berasal dari asing. Teknologi ini menggunakan data, dan rangkaiannya sangat kompleks. Jika kendali beralih ke pihak asing, keamanan data menjadi isu krusial," papar Piter.

Oleh karena itu, seruan intervensi pemerintah dalam rencana merger Grab-GoTo semakin menguat. Para mitra ojol, ekonom, dan berbagai pihak lainnya berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional, kesejahteraan pengemudi, dan keberlangsungan ekosistem transportasi daring yang sehat.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi sorotan:

• Keberatan Mitra Ojol: KON menolak merger Grab-GoTo karena khawatir akan sistem order dan tarif yang merugikan.
• Desakan Intervensi Pemerintah: KON meminta pemerintah untuk membatalkan merger dan melindungi kesejahteraan pengemudi.
• Ancaman Pengangguran: Merger dikhawatirkan menyebabkan PHK dan meningkatkan angka pengangguran.
• Kepentingan Nasional: Ekonom mengingatkan pentingnya melindungi data dan kedaulatan digital.
• Potensi Akuisisi: Laporan menyebutkan kesepakatan Grab-GoTo dapat terjadi pada kuartal II 2025.