Seorang hakim federal Amerika Serikat telah mengeluarkan perintah penundaan sementara terhadap program efisiensi pegawai pemerintah yang digagas oleh pemerintahan Trump, yang dijalankan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah kepemimpinan Elon Musk. Keputusan ini muncul setelah adanya gugatan dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah daerah yang menentang rencana perampingan besar-besaran yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Hakim Distrik AS, Susan Illston, memutuskan untuk memihak penggugat dan mengeluarkan perintah penundaan selama 14 hari, menghentikan sementara implementasi reductions in force (RIF). Dalam putusannya, Hakim Illston menekankan bahwa presiden hanya dapat melakukan restrukturisasi lembaga federal secara ekstensif jika diizinkan oleh Kongres, menggarisbawahi pentingnya prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan AS.

Keputusan pengadilan ini merupakan pukulan telak bagi upaya pemerintahan Trump untuk merombak birokrasi pemerintah. Program efisiensi, yang dipimpin oleh Elon Musk, CEO Tesla dan orang terkaya di dunia, bertujuan untuk memangkas pengeluaran pemerintah dengan menghilangkan peran yang dianggap tumpang tindih, mengurangi lapisan manajemen yang tidak perlu, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, dan menutup kantor lapangan regional. Musk ditunjuk untuk memimpin DOGE dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah.

Pada bulan Februari, Trump menginstruksikan semua lembaga pemerintah untuk bekerja sama dengan DOGE dalam mengidentifikasi target PHK sebagai bagian dari rencana restrukturisasi yang lebih luas. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, para kritikus berpendapat bahwa program efisiensi akan berdampak buruk pada kualitas layanan pemerintah, membahayakan pekerjaan ribuan pegawai negeri, dan merusak moral di antara angkatan kerja federal.

Koalisi penggugat menyambut baik keputusan pengadilan dan menyatakan bahwa upaya pemerintahan Trump untuk mengatur ulang pemerintah federal secara tidak sah telah menciptakan kekacauan dan mengganggu layanan penting yang disediakan di seluruh negeri. Mereka berpendapat bahwa program efisiensi dijalankan tanpa konsultasi yang memadai dengan serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya, dan melanggar hak-hak pegawai negeri sipil. Gedung Putih belum memberikan komentar terkait putusan tersebut.