Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran dan operasional Koperasi Merah Putih (KMP) secara nasional pada Oktober 2025. Inisiatif ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam rapat terbatas terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa tenggat waktu operasional tersebut menjadi prioritas utama pemerintah.

Ferry Juliantono menyampaikan, dalam kunjungan kerja di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/5/2025), target pembentukan 80.000 KMP di seluruh Indonesia diharapkan tercapai pada Juli 2025. Koperasi-koperasi ini akan menjalankan enam fungsi utama di tingkat desa, mencakup pembangunan kantor koperasi, layanan simpan pinjam, apotek desa, klinik kesehatan, fasilitas penyimpanan, dan pengadaan armada transportasi. Tujuan utama dari KMP adalah untuk menyediakan solusi ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Enam sektor utama yang dijalankan KMP dirancang untuk mengatasi masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat pedesaan. Kegiatan simpan pinjam, misalnya, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online ilegal atau praktik rentenir. Pemerintah pusat berperan dalam memberikan gagasan dan dukungan anggaran, sementara implementasi teknis diserahkan kepada desa melalui mekanisme musyawarah. Model ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal.

Presiden Prabowo juga menginginkan agar masyarakat desa berperan sebagai agen atau distributor kebutuhan pokok, seperti pupuk pertanian dan gas elpiji 3 kilogram, melalui pengelolaan gudang koperasi. Hal ini bertujuan untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat desa.

Ferry Juliantono menekankan bahwa KMP adalah langkah nyata Presiden Prabowo dalam merancang sistem ekonomi nasional yang lebih berkeadilan. Koperasi dianggap sebagai bentuk usaha yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, sejalan dengan gagasan para pendiri bangsa. Badan Usaha Koperasi, menurutnya, adalah fondasi yang ideal untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mencapai target pembentukan dan pengoperasian KMP sesuai dengan arahan Presiden. Dukungan dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. KMP diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Berikut enam kegiatan utama yang akan dijalankan Koperasi Merah Putih:

• Pembangunan kantor koperasi
• Kegiatan simpan pinjam
• Apotek desa
• Klinik desa
• Gudang penyimpanan
• Pengadaan armada truk