Lhokseumawe, kota yang terletak di ujung utara Sumatra, menghadapi tantangan serius dalam bidang ketenagakerjaan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kota ini memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Aceh, mencapai 8,47 persen atau setara dengan 8.011 jiwa pada tahun 2024. Angka ini menempatkan Lhokseumawe sebagai daerah dengan persentase pengangguran tertinggi di antara 23 kabupaten/kota di Aceh.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena mayoritas pengangguran berasal dari kalangan terdidik, khususnya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi. Kepala BPS Kota Lhokseumawe, Sardi, menjelaskan bahwa lulusan perguruan tinggi cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minat mereka. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menyerap tenaga kerja terdidik ke dalam pasar kerja.

Berikut adalah rincian jumlah pengangguran di Lhokseumawe berdasarkan tingkat pendidikan:

• Belum tamat SD: 166 jiwa
• Lulusan SD: 959 jiwa
• Lulusan SMP: 740 jiwa
• Lulusan SMA umum: 3.012 jiwa
• Lulusan SMK: 915 jiwa
• Diploma I–III: 141 jiwa
• Lulusan Universitas (Diploma IV, S1, S2, dan S3): 2.078 jiwa

Dari data tersebut, terlihat bahwa lulusan SMA umum dan universitas mendominasi angka pengangguran di Lhokseumawe. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja yang ada.

Secara tren, angka pengangguran di Lhokseumawe sebenarnya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat 11.262 jiwa (11,99 persen) pengangguran, kemudian menurun menjadi 10.804 jiwa (11,16 persen) pada tahun 2021, 9.059 jiwa (9,15 persen) pada tahun 2022, 8.221 jiwa (8,78 persen) pada tahun 2023, dan terakhir 8.011 jiwa (8,47 persen) pada tahun 2024. Meskipun demikian, Lhokseumawe tetap menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Aceh.

Sebagai kota jasa, Lhokseumawe memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sardi menekankan bahwa upaya pengentasan pengangguran perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, pemberian permodalan bagi UMKM, serta dukungan lainnya. Sektor pertanian, meskipun memiliki potensi, kurang diminati oleh generasi muda.

Dengan demikian, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah pengangguran di Lhokseumawe. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pemberian dukungan bagi UMKM, serta promosi sektor-sektor potensial lainnya, menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran di kota ini.