Mendagri Instruksikan Pemda Sediakan Lahan untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat. Bentuk dukungan konkret yang diminta adalah penyediaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Indonesia. Dalam SE tersebut, Mendagri meminta agar Pemda bersedia meminjamkan lahan milik mereka kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lokasi pendirian SPPG. Setiap kepala daerah diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengusulkan setidaknya tiga lokasi potensial di wilayah masing-masing yang memenuhi kriteria untuk pembangunan SPPG.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang diselenggarakan secara virtual, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa program MBG harus didukung penuh oleh seluruh elemen pemerintahan agar dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa percepatan pelaksanaan program-program yang diinisiasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional menjadi prioritas.

Menurut Mendagri, program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Setiap unit SPPG diperkirakan akan membutuhkan sekitar 50 orang relawan untuk mengelola kegiatan masak-memasak dan operasional lainnya. Hal ini tentu akan memberikan peluang bagi tenaga kerja lokal dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah.

Selain itu, program MBG juga diharapkan dapat mendukung pembentukan ekonomi sirkular melalui pengembangan rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Dengan demikian, Mendagri meminta Pemda untuk mengalokasikan hasil efisiensi anggaran yang ada untuk mendukung implementasi program MBG. Ia berharap program ini dapat segera direalisasikan agar terjadi perputaran uang di masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik dukungan penuh dari Mendagri terhadap program MBG, terutama terkait dengan penyediaan lahan oleh Pemda. Ia menegaskan bahwa Pemda memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan program ini.

Menurut Dadan, terdapat tiga peran utama yang dapat dimainkan oleh Pemda:

• Pengembangan infrastruktur dapur umum atau SPPG: Pemda dapat membantu dalam pembangunan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk operasional SPPG.
• Pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku: Pemda dapat mendorong petani lokal dan produsen makanan untuk memasok bahan baku seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah-buahan ke SPPG.
• Penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran: Pemda dapat melibatkan kader Posyandu untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi target program.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang aktif membantu dalam distribusi MBG kepada kelompok sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan peran aktif dari pemerintah daerah, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan status gizi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Rapat virtual tersebut juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Mendagri didampingi oleh para pejabat tinggi madya Kemendagri. Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajarannya.