DPR Menyoroti Kasus Calon Haji Ilegal

Komisi VIII DPR RI melalui anggotanya, Abdul Fikri Faqih, menyoroti kasus 34 calon jemaah haji ilegal yang keberangkatannya digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Fikri menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap para calon jemaah yang menjadi korban praktik ilegal ini.

Fikri menjelaskan bahwa para jemaah yang direkrut oleh NF (40) dan IA (48) diduga kuat merupakan korban dari prosedur yang tidak sesuai. Mereka diberangkatkan menggunakan visa kerja sementara, bukan visa haji yang seharusnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses rekrutmen dan pemberangkatan jemaah haji, serta perlunya evaluasi terhadap sistem yang ada.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar untuk melaksanakan ibadah haji. Ia juga mendesak agar solusi segera dicari bagi para jemaah yang telah gagal berangkat akibat praktik ilegal ini. Menurutnya, perlu dipertimbangkan bagaimana para jemaah ini dapat diberangkatkan di kemudian hari sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, Fikri juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus ini. Ia mengingatkan bahwa NF dan IA, dua orang yang diduga berperan sebagai pendamping dan pembimbing haji, saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mengungkap fakta yang sebenarnya.

Kasus ini bermula ketika pihak berwajib di Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan 34 calon jemaah haji yang menggunakan visa kerja sementara. NF, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tegal dan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tegal, diduga menjadi koordinator dalam pemberangkatan jemaah haji ilegal ini. Polisi mengidentifikasi NF dan IA sebagai dua orang yang bertanggung jawab dalam mengatur keberangkatan jemaah dengan peran masing-masing, mulai dari merekrut jemaah hingga mengatur seluruh proses keberangkatan.

Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi Komisi VIII DPR RI, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih penyelenggara ibadah haji, serta memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal dalam penyelenggaraan ibadah haji demi melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga citra ibadah haji itu sendiri.

• Prosedur keberangkatan haji harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih penyelenggara ibadah haji.
• Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik ilegal dalam penyelenggaraan ibadah haji.