Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer menuai kritik dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menilai langkah tersebut sebagai indikasi keputusasaan dalam sistem pendidikan.

Linrung mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini mencerminkan penyerahan tanggung jawab pendidikan kepada institusi militer. Ia mempertanyakan efektivitas pendekatan militer dalam menangani kenakalan remaja dan menekankan pentingnya solusi yang lebih komprehensif.

"Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa," ujarnya. "Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu," tegasnya.

Senator asal Sulawesi Selatan itu juga mempertanyakan skala masalah kenakalan remaja yang ada. Menurutnya, perlu kajian mendalam untuk mengetahui apakah masalah ini sudah menjadi tren umum, sebelum menerapkan kebijakan yang ekstrim.

Sebagai alternatif, Linrung menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis nilai, seperti pendidikan agama di pesantren. Ia menekankan pentingnya keteladanan dari para pendidik dan orang dewasa di sekitar anak-anak.

"Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Natalius Pigai, sempat memberikan dukungan terhadap kebijakan ini. Pigai berpendapat bahwa pendidikan di barak militer dapat menjadi solusi yang efektif jika terbukti berhasil di Jawa Barat. Bahkan, ia menyatakan akan mendorong penerapan model ini secara nasional melalui Kementerian Pendidikan Nasional.

Kebijakan kontroversial ini memicu perdebatan sengit di kalangan praktisi pendidikan, pengamat sosial, dan masyarakat luas. Banyak yang mempertanyakan dampak jangka panjang dari pendekatan militer terhadap psikologi anak dan efektivitasnya dalam mengatasi akar masalah kenakalan remaja. Sebagian pihak berpendapat bahwa solusi yang lebih konstruktif adalah dengan memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan peran keluarga, dan menciptakan lingkungan sosial yang positif bagi perkembangan anak-anak.

Beberapa poin yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini meliputi:

• Efektivitas pendekatan militer: Apakah pendidikan di barak militer benar-benar efektif dalam mengubah perilaku anak-anak nakal, atau justru menimbulkan dampak negatif?
• Hak anak: Apakah kebijakan ini melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan perlindungan dari kekerasan?
• Akar masalah kenakalan remaja: Apakah kebijakan ini mengatasi akar masalah kenakalan remaja, atau hanya menangani gejala sementara?

Perdebatan mengenai kebijakan ini menunjukkan kompleksitas masalah kenakalan remaja dan perlunya solusi yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak-anak.