Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menyuarakan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penanganan siswa yang dianggap bermasalah. Menurutnya, solusi yang lebih tepat adalah dengan membenahi sistem pendidikan yang ada, alih-alih mengirimkan siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman.

Linrung menekankan pentingnya keteladanan dalam proses pendidikan. Ia berpendapat bahwa anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa dan orang tua mereka. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendidikan harus dimulai dari pemberian contoh yang baik oleh para pendidik dan orang tua.

"Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan," ujar Tamsil, menyoroti pentingnya peran figur teladan dalam membentuk karakter siswa.

Senator asal Sulawesi Selatan tersebut menilai bahwa kebijakan mengirim siswa ke barak militer merupakan cerminan dari keputusasaan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pendidikan. Ia khawatir bahwa pendekatan ini justru akan menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada pihak militer, yang menurutnya tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

"Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Linrung mempertanyakan efektivitas dan proporsionalitas kebijakan tersebut. Ia mempertanyakan jumlah siswa yang dianggap bermasalah dan apakah masalah tersebut sudah menjadi kecenderungan umum yang memerlukan tindakan drastis seperti pengiriman ke barak militer.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sebelumnya mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Pigai berpendapat bahwa pendidikan di barak militer dapat diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat. Bahkan, ia menyatakan akan merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan agar model pendidikan ini dapat dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi sorotan dalam pernyataan Tamsil Linrung:

• Fokus pada Perbaikan Pendidikan: Prioritaskan perbaikan sistem pendidikan sebagai solusi utama dalam menangani siswa bermasalah.
• Pentingnya Keteladanan: Tekankan peran keteladanan dari pendidik dan orang tua dalam membentuk karakter siswa.
• Kritik Terhadap Kebijakan Barak Militer: Menilai kebijakan pengiriman siswa ke barak militer sebagai bentuk keputusasaan dan pengalihan tanggung jawab.
• Pertanyaan Mengenai Efektivitas: Mempertanyakan efektivitas dan proporsionalitas kebijakan tersebut, serta jumlah siswa yang dianggap bermasalah.

Kontroversi seputar kebijakan ini mencerminkan perbedaan pandangan mengenai pendekatan yang paling efektif dalam menangani masalah kenakalan remaja dan pembentukan karakter siswa. Sementara sebagian pihak mendukung pendekatan disiplin militer, pihak lain menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan berfokus pada keteladanan.