Fenomena car free day (CFD) di Jalan Margonda Raya, Depok, setiap hari Minggu, tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga lahan bisnis bagi pedagang kaki lima (PKL). Namun, di balik ramainya pengunjung, muncul keluhan terkait biaya sewa lahan dan tenda yang dikenakan kepada para PKL.

Seorang PKL bernama Zaki mengungkapkan, dirinya harus membayar Rp 150.000 untuk menyewa tenda dan lapak selama CFD berlangsung. Biaya ini disetorkan kepada pihak yang disebut sebagai event organizer (EO). "Kalau saya sendiri Rp 150.000 sampai selesai CFD sekitar pukul 09.00 WIB, itu pakai tenda," ujarnya.

Zaki menjelaskan, biaya sewa lapak bervariasi, mulai dari Rp 65.000 hingga Rp 150.000, tergantung pada negosiasi masing-masing pedagang dengan pengelola. Perbedaan harga juga memengaruhi fasilitas yang didapatkan. "Kalau yang biasa-biasa kayak gini ada yang Rp 70.000, itu yang enggak pakai tenda. Lalu ada yang Rp 65.000, ada yang Rp 85.000, itu enggak tau deh negosiasinya kan masing-masing," katanya.

Dengan membayar Rp 150.000, Zaki tidak perlu mencari lapak sendiri karena lokasi dan tenda sudah disediakan. "Sudah disiapin tenda sama lapaknya. Kita cuma siapin meja sama perlengkapan saja," jelasnya. Biaya ini hanya berlaku untuk satu hari berjualan selama CFD, dari pukul 06.00 hingga 09.00 WIB.

Meski merasa lebih aman karena mengikuti aturan, Zaki mengeluhkan lokasi lapaknya yang kurang strategis, terlalu jauh dari Jalan Margonda Raya dan dekat dengan terminal. "Sementara di sini, karena orang putar-putar di sana (Jalan Margonda dan ARH), enggak mungkin warga cari makan ke sini, sudah capek duluan," keluhnya. Ia memperkirakan, peluang pembeli yang datang ke lapaknya hanya sekitar 10 persen.

Kepala UPTD Terminal Depok Baru, Andromeda, membenarkan adanya tenda-tenda putih yang berdiri di jalur menuju terminal sejak pukul 03.00 WIB. "Ini dari kita ke lokasi persiapan, tenda sudah ada berjejer. Bukan dari kita yang siapin," ujarnya. Pihaknya belum bisa memastikan siapa yang mendirikan tenda tersebut. Masalah ini masih dalam evaluasi Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP karena jalur tersebut seharusnya steril sebagai akses masuk bus ke terminal. "Mungkin ini kayak kecolongan, karena seharusnya ini jalur masuk bus ke terminal (harus steril)," tuturnya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan dan penataan PKL di area CFD Depok, serta perlunya penertiban agar tidak mengganggu ketertiban umum dan fungsi terminal.