Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mental masyarakat dengan menghadirkan psikolog klinis di berbagai Puskesmas. Inisiatif ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan rehabilitasi masalah kesehatan jiwa, sebagai respons terhadap tingginya angka gangguan kesehatan mental di wilayah tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengungkapkan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Pemprov dalam mengatasi permasalahan kesehatan jiwa yang semakin kompleks. Kehadiran psikolog klinis di Puskesmas diharapkan dapat mengurangi beban rumah sakit jiwa dan rumah sakit rujukan, serta memberikan akses layanan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

"Psikolog klinis memiliki peran penting dalam pencegahan, deteksi dini, intervensi, dan rehabilitasi masalah kesehatan jiwa," kata Uu Ruzhanul Ulum. Pemprov Jabar menargetkan penempatan psikolog klinis di 300 hingga 500 Puskesmas pada tahun mendatang, dengan tujuan akhir menjangkau lebih dari 1.000 Puskesmas di seluruh wilayah Jawa Barat.

Namun, Uu Ruzhanul Ulum menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mengingatkan agar implementasi program disiapkan dengan matang sehingga layanan benar-benar tersedia bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menambahkan bahwa Jawa Barat termasuk provinsi dengan prevalensi depresi yang tinggi di Indonesia, mencapai 3,3 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jabar, dan langkah-langkah pencegahan serta penanganan harus segera diakselerasi.

Setiawan Wangsaatmaja menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental, termasuk tekanan ekonomi, tingginya angka perceraian, serta masalah sosial seperti pinjaman online dan judi daring. Ia menegaskan bahwa penanganan masalah kesehatan mental harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek kuratif, promotif, dan preventif.

"Kita membutuhkan penataan kelembagaan dan SDM yang memadai," ujar Setiawan Wangsaatmaja. Ia mendorong Puskesmas untuk segera memulai pelayanan kesehatan mental, meskipun belum sempurna, sambil terus melakukan penyempurnaan seiring berjalannya waktu.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus Pemprov Jabar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan mental:

• Peningkatan Akses: Memastikan ketersediaan layanan psikolog klinis di Puskesmas untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
• Deteksi Dini: Melakukan screening dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa untuk mencegah kondisi yang lebih serius.
• Intervensi Dini: Memberikan intervensi yang tepat dan efektif bagi individu yang mengalami masalah kesehatan mental.
• Rehabilitasi: Menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif untuk membantu individu pulih dari gangguan kesehatan mental.
• Pencegahan: Melakukan upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan mental di masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Jabar berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat mental dan sejahtera.