Pemerintah Provinsi Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap berpotensi merusak citra pariwisata pulau dewata. Penegasan ini disampaikan di tengah kekhawatiran akan munculnya ormas yang aktivitasnya identik dengan tindakan premanisme, kekerasan, dan intimidasi.

Dalam pernyataan resminya, Gubernur Koster menekankan bahwa Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan dan ketertiban, namun justru melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan-tindakan tersebut justru dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan yang selama ini menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. Koster khawatir citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman akan tercoreng jika ormas-ormas semacam itu dibiarkan berkembang.

Penolakan ini bukan tanpa dasar. Gubernur Koster menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban di Bali telah dijamin oleh lembaga-lembaga negara seperti Polri dan TNI. Selain itu, Bali juga memiliki sistem pengamanan tradisional yang kuat, yaitu Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat) dan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda). Sistem ini melibatkan pecalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang secara bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa adat.

Koster meyakini bahwa keberadaan institusi negara dan lembaga berbasis adat sudah sangat memadai untuk menangani berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Bahkan, sistem pengamanan yang ada telah terbukti mampu mengamankan berbagai kegiatan berskala internasional yang diselenggarakan di Bali selama ini. Oleh karena itu, kehadiran ormas yang mengklaim diri sebagai penjaga keamanan dianggap tidak relevan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Gubernur Koster juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menindak tegas ormas-ormas yang terbukti melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas di Bali. Menurutnya, tindakan tegas ini diperlukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang tertib, aman, dan nyaman, serta untuk menjaga citra pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.

Sikap tegas Gubernur Koster ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Bali yang menolak kehadiran ormas-ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas. Sebelumnya, penolakan juga telah disampaikan oleh Manggala Pasikian Pecalang Majelis Desa Adat (MDA) Klungkung dan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta. Mereka berpendapat bahwa Bali sudah memiliki sistem pengamanan yang kuat dan tidak membutuhkan kehadiran ormas yang justru dapat menimbulkan keresahan.