markdown Pemberantasan premanisme yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengapresiasi ketegasan presiden dalam menindak praktik-praktik premanisme yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha. Dukungan ini muncul di tengah keluhan dari kalangan pengusaha yang merasa terintimidasi oleh aksi-aksi premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

Dedi Mulyadi dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui media sosial, menyampaikan rasa hormatnya kepada Presiden Prabowo atas langkah tegasnya dalam memberantas premanisme. Ia meyakini bahwa tindakan ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, termasuk para pelaku usaha. Kehadiran jajaran pejabat tinggi negara seperti Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, dan Kapolri dalam upaya ini dinilai sangat penting untuk memulihkan stabilitas keamanan.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti keresahan yang dialami oleh para pengusaha. Menurutnya, banyak pengusaha yang merasa terintimidasi oleh praktik premanisme, namun enggan untuk melaporkan secara terbuka karena berbagai alasan. Mereka terpaksa mengeluarkan sejumlah uang secara berkala, yang berdampak pada kelancaran produksi dan operasional bisnis mereka. Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menekankan perlunya pendekatan persuasif untuk membangun keberanian para pengusaha agar berani menyampaikan kondisi sebenarnya.

"Pengusaha hari ini banyak terintimidasi. Dia tak mau bercerita keluar, tapi dalam setiap waktu dia harus mengeluarkan uang, kerjaan maupun produksi, ini yang terjadi," ungkap Dedi.

Ia menambahkan bahwa iklim produksi di Indonesia harus dijaga agar tidak terganggu oleh praktik-praktik premanisme, baik yang dialami oleh UMKM maupun pengusaha besar. Stabilitas sektor produksi akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung di pemerintahan daerah, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sektor industri dan perdagangan di Indonesia. Ia berharap para pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan aman dan nyaman.

Langkah konkret pemerintah dalam memberantas premanisme adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Satgas ini bertugas untuk menindak tegas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat investasi. Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menggelar operasi kepolisian kewilayahan secara serentak guna memberantas premanisme.

Berikut poin-poin penting dalam pemberantasan premanisme:

• Dukungan Penuh: Pemberantasan premanisme mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.
• Keresahan Pengusaha: Kalangan pengusaha merasa terintimidasi oleh praktik premanisme.
• Pendekatan Persuasif: Diperlukan pendekatan persuasif untuk membangun keberanian pengusaha dalam menyampaikan kondisi sebenarnya.
• Satgas Anti-Premanisme: Pemerintah membentuk Satgas Anti-Premanisme untuk menindak tegas praktik premanisme.
• Operasi Kepolisian: Kapolri menginstruksikan operasi kepolisian kewilayahan secara serentak.

Upaya pemberantasan premanisme ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat, sehingga investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar.