Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali kebijakan kontroversial yang pernah ia canangkan pada masa jabatan sebelumnya, dengan fokus utama pada penurunan biaya obat resep secara drastis. Melalui platform media sosial Truth Social, Trump menyatakan niatnya untuk menandatangani perintah eksekutif yang berpotensi memangkas harga obat hingga 80%.

Trump menekankan bahwa perintah eksekutif ini akan mengadopsi prinsip "bangsa paling disukai" (most favored nation), yang mengharuskan Amerika Serikat membayar harga obat yang sama dengan negara yang menawarkan harga terendah di seluruh dunia. Kebijakan ini merupakan upaya untuk menekan biaya obat resep yang selama ini dianggap memberatkan masyarakat Amerika.

Namun, kebijakan serupa yang dikenal sebagai "Most Favored Nation" pernah diajukan pada akhir tahun 2020, tetapi menghadapi penolakan dari pengadilan federal dan akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021. Kebijakan tersebut awalnya ditujukan untuk memengaruhi pembayaran Medicare terhadap obat-obatan tertentu yang diberikan di kantor dokter. Rincian spesifik mengenai pembayaran atau jenis obat yang akan terpengaruh oleh arahan baru ini masih belum jelas.

Selain upaya penurunan harga obat, pemerintahan Trump juga mempertimbangkan penerapan tarif pada impor farmasi. Langkah ini berpotensi memperburuk kekurangan obat-obatan tertentu, terutama obat generik, dan bahkan dapat menyebabkan kenaikan harga. Para ahli memperingatkan bahwa dampak dari perintah eksekutif baru ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan secara detail. Meskipun Medicare dan penerima manfaatnya berpotensi merasakan penghematan, ada juga risiko pembatasan akses pasien terhadap obat-obatan yang dibutuhkan.

Kebijakan ini memicu perdebatan sengit di kalangan pembuat kebijakan, industri farmasi, dan kelompok advokasi pasien. Pendukung berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk mengendalikan biaya obat yang terus meningkat, sementara penentang khawatir akan dampak negatif terhadap inovasi farmasi dan akses pasien terhadap perawatan yang mereka butuhkan.

Implikasi dari perintah eksekutif ini sangat luas dan dapat memengaruhi lanskap industri farmasi secara signifikan. Implementasi yang tepat dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan penurunan harga obat tercapai tanpa mengorbankan kualitas perawatan pasien dan inovasi di sektor farmasi.

Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan:

• Potensi Penghematan: Medicare dan penerima manfaatnya berpotensi merasakan penghematan yang signifikan jika kebijakan ini diterapkan secara efektif.
• Risiko Pembatasan Akses: Ada risiko bahwa kebijakan ini dapat membatasi akses pasien terhadap obat-obatan tertentu, terutama jika perusahaan farmasi enggan menjual obat mereka dengan harga yang lebih rendah.
• Dampak pada Inovasi: Kebijakan ini dapat mengurangi insentif bagi perusahaan farmasi untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan baru.
• Tantangan Hukum: Kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dari industri farmasi dan kelompok lain yang menentangnya.

Perintah eksekutif ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan biaya obat resep di Amerika Serikat. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini akan memiliki dampak yang mendalam bagi pasien, industri farmasi, dan sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan.