Kondisi keuangan Hotel Bumi Wiyata Depok mengalami penurunan signifikan yang dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Salah satu penyebab utama adalah implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang melarang penyelenggaraan acara wisuda di luar lingkungan sekolah. Kebijakan ini secara langsung memukul pendapatan hotel yang selama ini mengandalkan acara wisuda sebagai salah satu sumber utama pemasukan.

Direktur PT Bumiputera Wisata, Musheri, mengungkapkan bahwa pembatalan pemesanan dari sejumlah sekolah yang sebelumnya berencana mengadakan wisuda di hotel tersebut sangat berdampak pada proyeksi pendapatan. Dari 27 sekolah yang sudah melakukan pemesanan awal, 10 di antaranya membatalkan acara wisuda di Hotel Bumi Wiyata. Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan pada berkurangnya kegiatan pemerintah yang diselenggarakan di hotel. Musheri menjelaskan bahwa kegiatan seperti rapat, pelatihan, dan seminar yang sebelumnya rutin diadakan di hotel, kini lebih banyak dialihkan ke kantor pemerintah atau dilakukan secara virtual melalui platform seperti Zoom meeting. Perubahan ini menyebabkan penurunan pendapatan hotel hingga mencapai 64 persen.

"Kita rata-rata (pendapatan) sekarang itu 30-33 persen. Di tahun 2025 selama Januari hingga Maret ini sudah merugi lebih dari Rp 1 miliar,” ujar Musheri.

Krisis keuangan yang dialami Hotel Bumi Wiyata Depok berujung pada penunggakan pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan. Kondisi ini memicu aksi mogok kerja oleh sebagian besar karyawan tetap hotel sebagai bentuk protes terhadap manajemen.

Berikut adalah tuntutan karyawan Hotel Bumi Wiyata:

• Pembayaran gaji bulan Maret dan April yang tertunggak.
• Kejelasan mengenai waktu pembayaran THR tahun 2025.
• Pencabutan pemutusan kontrak kerja secara sepihak terhadap seorang karyawan yang telah lama mengabdi di hotel tersebut.

Manajemen Hotel Bumi Wiyata Depok dihadapkan pada tantangan berat untuk mengatasi krisis keuangan yang melanda. Solusi komprehensif dan kolaborasi antara manajemen, karyawan, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memulihkan kondisi keuangan hotel dan menjaga keberlangsungan operasionalnya.