Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait program pembinaan siswa bermasalah melalui pelatihan di barak militer menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Adhel Setiawan, seorang wali murid sekaligus pelapor Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai program ini sebagai sebuah bentuk keputusasaan pemerintah dalam menangani kenakalan remaja.

Menurut Adhel, alih-alih mengirimkan anak-anak ke lingkungan militer, seharusnya pemerintah, orang tua, dan pihak sekolah bekerja sama untuk memberikan bimbingan dan pendampingan yang tepat. Ia berpendapat bahwa menyerahkan tanggung jawab pembinaan kepada militer bukanlah solusi yang efektif dan justru mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah tersebut secara komprehensif.

"Ini sebetulnya kebijakan putus asa, karena sudah tidak sanggup lagi menangani kenakalan anak-anaknya, akhirnya ya sudah, militer saja," ungkap Adhel, menyoroti kurangnya kajian mendalam terkait dampak psikologis yang mungkin timbul akibat penempatan anak-anak di lingkungan militer. Adhel juga mempertanyakan efektivitas program tersebut dalam jangka panjang. Lebih lanjut, Adhel menggambarkan pelatihan yang diberikan di barak militer, seperti pemotongan rambut, penggunaan seragam militer, latihan merangkak di lumpur, serta pelatihan baris-berbaris dan yel-yel, sebagai kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan yang seharusnya.

Adhel menekankan bahwa pendidikan seharusnya bertujuan untuk memanusiakan manusia. Anak-anak yang bermasalah, menurutnya, perlu diajak berdialog, didengarkan aspirasinya, dan diberikan solusi yang konstruktif. Tugas ini, kata dia, adalah tanggung jawab orang tua dan guru, bukan militer. Sebelumnya, Adhel telah melaporkan Gubernur Dedi Mulyadi ke Komnas HAM atas program ini, dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Laporan tersebut didasari pada keyakinan bahwa program pembinaan di barak militer bukanlah cara yang tepat untuk menangani kenakalan remaja.

Berikut poin-poin kritik terhadap program pembinaan siswa di barak militer:

• Dinilai sebagai kebijakan putus asa: Pemerintah dianggap tidak mampu menangani kenakalan remaja secara efektif.
• Kurangnya kajian mendalam: Dampak psikologis penempatan anak di lingkungan militer tidak diperhitungkan.
• Efektivitas diragukan: Tidak ada jaminan bahwa program ini akan berhasil mengubah perilaku siswa.
• Tidak relevan dengan tujuan pendidikan: Pelatihan militer dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan.
• Melanggar hak asasi manusia: Program ini dianggap merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kebijakan pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer ini juga sempat menuai dukungan dari Menteri HAM pada saat itu. Namun, dengan banyaknya kritikan dan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak, program ini terus menjadi sorotan dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat pendidikan.