Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan, mengungkap dinamika kompleks dalam proses pengesahannya. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menginisiasi pengesahan RUU ini sejak tahun 2018. Namun, upaya tersebut menemui jalan buntu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga masa jabatannya berakhir.

Dalam sebuah kesempatan, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, sempat memberikan masukan terkait potensi penyalahgunaan wewenang yang mungkin timbul jika RUU Perampasan Aset disahkan. Kekhawatiran ini menambah lapisan kompleksitas dalam pembahasan RUU tersebut.

Saat ini, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen untuk menghidupkan kembali RUU Perampasan Aset. Ia melihat RUU ini sebagai salah satu solusi krusial dalam upaya pemberantasan korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Mahfud MD sendiri meyakini keseriusan Prabowo dalam hal ini, mengingat komitmennya terhadap pemberantasan korupsi telah ia tunjukkan sejak mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Selain membahas RUU Perampasan Aset, Mahfud MD juga menyoroti permasalahan serius terkait mafia hukum di Indonesia. Ia menilai bahwa kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan, dengan indikasi keterlibatan hakim dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu buktinya. Menurutnya, penempatan hakim di Jakarta tidak menjamin integritas mereka, seperti yang terungkap dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum hakim.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pembahasan RUU Perampasan Aset dan isu mafia hukum:

• Inisiasi Jokowi: Presiden Joko Widodo telah mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sejak 2018, namun terhambat di DPR.
• Kekhawatiran Megawati: Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan potensi penyalahgunaan wewenang jika RUU disahkan.
• Komitmen Prabowo: Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk kembali mendorong pengesahan RUU sebagai solusi pemberantasan korupsi.
• Mafia Hukum: Mahfud MD menyoroti kondisi mafia hukum yang memprihatinkan, termasuk indikasi keterlibatan hakim dalam kasus korupsi.

Diskusi lengkap mengenai dinamika pengesahan RUU Perampasan Aset dan isu mafia hukum ini dapat disimak dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube.