Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, program pendidikan yang diinisiasi oleh Presiden terpilih, di Provinsi Lampung. Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Lampung untuk meninjau langsung kesiapan fasilitas yang akan digunakan sebagai lokasi sementara kegiatan belajar mengajar.

Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lampung, yang terletak di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dipilih sebagai lokasi transisi sebelum gedung permanen Sekolah Rakyat selesai dibangun di Komplek Kota Baru, Lampung Selatan. Penggunaan gedung BPSDM ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat, khususnya untuk tahun ajaran 2025-2026.

"Ini adalah penyelenggaraan perdana untuk tahun ajaran 2025-2026. Jika nanti gedung khusus untuk Sekolah Rakyat telah selesai dibangun, kegiatan belajar mengajar akan dialihkan ke sana. Untuk tahap awal ini, kita memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada dan dinilai layak," ujar Syaifullah Yusuf saat melakukan peninjauan.

Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang menyelenggarakan pendidikan selama 24 jam. Kurikulumnya akan mengintegrasikan pendidikan formal berkarakter dengan berbagai pendidikan tambahan lainnya. Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat dapat menampung siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk tahap awal, fokus akan diberikan pada jenjang SMA dengan target 100 siswa.

"Sekolah ini akan menampung tiga jenjang, SD, SMP, dan SMA, sesuai arahan Presiden. Nantinya, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menampung setidaknya 1.000 siswa dari berbagai tingkatan," lanjut Mensos.

Saat ini, Kemensos tengah mempersiapkan berbagai aspek penting lainnya, termasuk seleksi tenaga pengajar dan calon siswa. Proses rekrutmen akan dilakukan secara komprehensif dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Calon siswa yang diprioritaskan adalah mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKS).

Seleksi Calon Siswa

Proses seleksi calon siswa akan dilakukan dengan cermat dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah tahapan yang akan dilalui:

• Pendataan DTKS: Calon siswa harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKS), khususnya mereka yang berada dalam desil satu (kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah).
• Kunjungan Rumah: Petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari tingkat kabupaten/kota, Dinas Sosial provinsi, atau perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk melakukan verifikasi data dan menggali informasi lebih lanjut mengenai kondisi keluarga.

Kemensos berkomitmen untuk memastikan bahwa program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.